Siap-Siap! Proyek Raksasa Kereta Api Kalimantan Dimulai, Ekonomi Lokal Bakal Meledak?

JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan rencana besar untuk membangun jaringan infrastruktur perkeretaapian perdana di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Langkah ambisius ini diambil guna memperkuat konektivitas antarprovinsi sekaligus memangkas biaya logistik di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa hingga saat ini panjang jalur kereta api di Kalimantan masih tercatat nol kilometer. Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar pembangunan ini selaras dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.