Pemerintah Diminta Perkuat Ketahanan Iklim

Pembangunan Berkelanjutan - BMKG Dorong Daerah Responsif Hadapi Kekeringan

Tantangan perubahan iklim yang semakin nyata membutuhkan langkah yang lebih cepat, terutama dalam pembangunan infrastruktur adaptasi, perlindungan kawasan pesisir, serta pengelolaan sumber daya yang efisien.

Jakarta - Pemerintah didorong memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks, mulai dari ancaman kekeringan, krisis air, penurunan produktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai target pembangunan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penyelesaian persoalan iklim membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor secara bersamaan.

Dalam orasi ilmiah bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Berkelanjutan, dan Peran Perguruan Tinggi: Menuju Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-61 Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rachmat menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan lingkungan dan masyarakat.

“Sektor kelautan dan pesisir, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, penerapan nature-based solution, dan penguatan tata ruang berbasis mitigasi dan risiko bencana,” kata Rachmat, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor sumber daya air melalui peningkatan efisiensi teknologi, konservasi air, dan penerapan prinsip water accounting agar pengelolaan sumber daya air menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.

Di sektor pertanian, penerapan smart agriculture dinilai harus terus diperluas untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Rachmat mengingatkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan harus tetap berpijak pada prinsip pemerataan atau no one left behind.

Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika perubahan iklim berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyelesaikan 153 atau 62,7 persen dari 244 indikator SDGs yang dievaluasi.

Capaian tersebut didukung oleh integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, mulai dari RPJMN hingga RKP.

Lebih Responsif

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih responsif memanfaatkan data dan prediksi iklim dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri menjelaskan lembaganya telah menyediakan data analisis dan prediksi iklim yang dapat menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan status siaga darurat.

“BMKG memberikan informasi tentang analisis hujan yang terjadi, kondisinya kering atau seperti apa, dan juga prediksi.

Pemda yang akan menentukan apakah perlu menetapkan status siaga darurat kaitannya dengan bencana kekeringan ini,” ujar Fachri.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa efektivitas mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kecepatan pemerintah daerah dalam menerjemahkan informasi tersebut menjadi kebijakan konkret.

BMKG mencatat hingga akhir Mei 2026 wilayah yang memasuki kondisi kering telah mencapai 200 zona musim atau sekitar 11,83 persen wilayah daratan Indonesia.

Pada Juni, cakupan wilayah kering diproyeksikan meningkat menjadi 31,6 persen daratan, mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta hingga Kalimantan.