Kenaikan BBM Nonsubsidi Ancam Inflasi, Ekonom Minta Pemerintah Siapkan Stimulus

Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi karena mendorong naiknya biaya transportasi dan logistik. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang yang kemudian memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok serta menekan daya beli masyarakat.

Merespons potensi dampak tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mendorong pemerintah menyiapkan stimulus yang tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah yang rentan terdampak kenaikan harga.

Menurut Yusuf, bantuan tunai dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan apabila tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

“Bantuan tunai tetap dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/6).

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya distribusi barang. Kondisi tersebut berpotensi merembet ke harga berbagai kebutuhan pokok dan memicu inflasi yang dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Yusuf menilai sektor yang paling terdampak adalah industri yang memiliki konsumsi energi tinggi dan sangat bergantung pada distribusi, seperti manufaktur, logistik, dan transportasi barang.

"Kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan biaya operasional mereka. Dalam jangka pendek, ruang untuk melakukan efisiensi biasanya terbatas sehingga margin usaha tertekan," ujarnya.

Menurut dia, apabila kenaikan harga BBM berlangsung signifikan atau terjadi berulang, sebagian pelaku usaha kemungkinan akan meneruskan beban biaya tersebut kepada konsumen melalui penyesuaian harga barang dan jasa.

Karena itu, ia menilai kebijakan stimulus harus dirancang secara hati-hati agar benar-benar menjangkau kelompok yang terdampak dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Selain bantuan tunai, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM subsidi, memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok, serta memberikan dukungan yang lebih selektif kepada sektor angkutan dan logistik.

"Dengan pendekatan yang terarah, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM non-subsidi dapat dikelola dengan lebih efektif," kata Yusuf.

Senada dengan itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mengkaji skema stimulus sebagai langkah mitigasi dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

"Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Misbakhun, kenaikan harga BBM umumnya akan diikuti oleh peningkatan inflasi, meskipun pemerintah masih menghitung besaran dampaknya terhadap perekonomian.

Efiensi Penggunaan Energi

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Mikro Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia, Eeng Ahman, menilai efisiensi penggunaan energi menjadi langkah paling realistis untuk menghadapi gejolak harga BBM.

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dalam jangka pendek, yang paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah,” kata Eeng.

Menurut dia, kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi dan mobilitas masyarakat. Pelaku usaha, terutama UMKM di sektor transportasi, kuliner, dan jasa pengantaran, juga berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional yang dapat menekan produktivitas usaha.

Karena itu, selain mendorong efisiensi energi, Eeng menekankan pentingnya menjaga stabilitas BBM bersubsidi sebagai instrumen perlindungan sosial dan penopang daya beli masyarakat.

“Dalam jangka panjang pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi,” katanya.

Ia menambahkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina merupakan langkah yang rasional dari perspektif ekonomi, namun dampaknya terhadap masyarakat tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.