Gubernur Pramono Lantik 7 Pejabat Eselon II DKI Jakarta, Ini Daftar Nama dan Jabatannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan jabatan strategis diisi aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintahan.

Pramono mengatakan proses mutasi dan rotasi pejabat dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta. Penempatan tersebut juga mempertimbangkan aspek teknis serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pengisian jabatan dapat dilakukan secara terukur.

Proses mutasi dan rotasi dilakukan melalui Manajemen Talenta, dengan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari BKN, sehingga penempatan pejabat dilakukan secara terukur," ujar Pramono.

Menurut Pramono, penguatan birokrasi menjadi kebutuhan penting karena Jakarta menghadapi perubahan ekonomi dan dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi kondisi ibu kota. Karena itu, pejabat yang berada di posisi strategis harus mampu membaca perubahan sekaligus mengambil langkah cepat terhadap berbagai persoalan.

"Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta," katanya.

Pramono juga meminta tujuh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas dan mempercepat realisasi berbagai program prioritas. Ia mendorong aparatur untuk meninggalkan pola kerja yang terlalu nyaman serta meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Selain kemampuan teknis, Pramono menekankan pentingnya membangun tim kerja yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Kolaborasi dan integritas dinilai menjadi fondasi agar kebijakan serta program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata.

"Yang paling penting, bangun tim kerja yang solid dan kolaboratif, serta pegang teguh nilai BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.

Pramono menyebut sejumlah persoalan strategis di Jakarta tidak dapat diselesaikan menggunakan pola kerja pemerintahan yang konvensional. Menurutnya, diperlukan keberanian dalam mengambil keputusan serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan hingga menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah dengan pendekatan pilah, angkut, dan olah. Selain itu, Pemprov DKI juga membutuhkan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan Jakarta.

"Sebagai pemimpin, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus proaktif, transparan, dan mampu menghasilkan karya yang berdampak langsung bagi kemajuan Jakarta," katanya.

Pelantikan tujuh pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026. Pengangkatan juga dituangkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Pramono Anung memiliki tugas pada sejumlah bidang strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berikut daftar pejabat yang resmi menduduki jabatan baru:

1. Abdul Khalit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
2. Mochamad Abbas, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. M. Matsani, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Fajar Eko Satriyo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Muhammad Herizkianto, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
6. Indra Patrianto, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
7. Faisal Syafruddin, Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.

Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menghadapi berbagai agenda pembangunan Jakarta. Para pejabat baru juga dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dengan pengisian sejumlah posisi strategis tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan kinerja birokrasi yang semakin adaptif terhadap perubahan. Penguatan organisasi diharapkan berjalan beriringan dengan percepatan program prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta.