Kepala Sekolah Harus Wujudkan SPMB tanpa Diskriminasi

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan kepala sekolah memainkan peran penting dalam mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Ramah, sehingga memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan bermutu.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Kemendikdasmen Iwan Junaedimendorong agar kepala sekolah lebih berperan dalam proses SPMB, karena kesuksesan SPMB dipengaruhi oleh peran kepala sekolah.

“Ditjen GTK mendorong penguatan peran kepala sekolah sebagai aktor utama yang memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan,” kata Iwan dalam webinar bertajuk “Peran Kepala Sekolah Mendekatkan Layanan Penerimaan Murid Baru melalui SPMB Ramah” di Jakarta pada Kamis (11/6).

Pihaknya berharap kepala sekolah berintegritas dalam mengelola SPMB di tingkat sekolah dan dapat membantu masyarakat untuk membuka akses informasi mengenai SPMB. “Kepala sekolah harus memiliki orientasi pada layanan terbaik bagi calon murid dan orang tua,” ujarnya.

Ia menambahkan SPMB Ramah membutuhkan gotong royong, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan. “Agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang transparan, berkeadilan, inklusif dan tanpa diskriminasi,” kata Iwan.

Pada kesempatan yang sama Setditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Vicky Veronika Aruran menambahkan SPMB bukan sekedar proses seleksi masuk sekolah, melainkan gerbang masa depan setiap anak.

“Karena itu SPMB Ramah hadir sebagai komitmen bersama untuk memastikan layanan penerimaan murid baru yang transparan, adil, inklusif, mudah dipahami dan mampu mendampingi dengan baik,” kata Vicky.

Cegah Pungli

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tidak ada ruang untuk praktik pungutan liar (pungli) selama proses SPMB tahun 2026 di Kota Kembang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat meloloskan calon peserta didik ke sekolah tertentu melalui jalur tidak resmi.

“Hindari adanya dugaan gratifikasi, pungutan, dan suap dari atau kepada oknum yang menjanjikan bisa meloloskan masuk ke sekolah tertentu,” kata Asep di Bandung, Rabu.

Ia menegaskan masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan praktik semacam itu dengan menyertakan bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Saya tegaskan jika ada oknum yang menjanjikan bisa meloloskan masuk ke sekolah tertentu agar segera dilaporkan dan lampirkan bukti dugaan tersebut. Sesuai arahan Pak Wali Kota, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, saat ini Dinas Pendidikan Kota Bandung telah membuka pendaftaran SPMB 2026/2027 untuk jenjang TK, SD, dan SMP melalui jalur afirmasi dan prestasi yang berlangsung pada 8-12 Juni 2026 secara daring melalui laman spmb.bandung.go.id.