Panik, BI Menaikkan Lagi Suku Bunga BI Rate 0,25% menjadi 5,50%

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dinilai panik dengan tekanan di pasar keuangan terutama nilai tukar rupiah, sehingga dalam sebulan terakhir sudah dua kali menaikkan suku bunga masing-masing 0,50 persen atau 50 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan pada Mei lalu, dan 0,25 persen atau 25 bps dalam RDG Mingguan pada Selasa (9/6). Dengan demikian, dalam sebulan suku bunga BI Rate sudah naik 0,75 persen atau 75 bps ke level 5,5 persen. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga kembali memutuskan untuk menaikkan BI-Rate 25 bps.

“Dalam berbagai evaluasi, hari ini (Selasa-red) kita melihat, lho kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu. Dan karenanya judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.

Analis Pasar Modal yang juga Direktur Relliance Securities, Reza Priyambada mengakui langkah BI yang agresif menaikkan suku bunga itu menjadi obat yang bisa mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan, setidaknya untuk saat ini.

“Langkah responsif dari BI ini tampaknya dapat menahan rupiah untuk melemah lebih dalam lagi,” kata Reza.

Di sisi lain, ada pertemuan antara DPR dengan sejumlah pihak dari Himbara, Taspen, maupun BPJS tampaknya juga direspon positif pelaku pasar karena adanya himbauan diantaranya untuk dapat melakukan buyback saham. Hal itu memberikan sinyal masih positifnya kinerja dari perseroan.

Menurut Reza, keluarnya investor asing dari pasar keuangan Indonesia bukan karena fundamental ekonomi, tetapi karena beberapa ketidakpastian kebijakan Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Danantara.

Yield Obligasi Naik

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan positif dan mencerminkan proses normalisasi pasar keuangan domestik.

Menurut dia, setelah periode panjang kurva imbal hasil yang relatif datar, pasar kini mulai bergerak ke arah yang lebih sehat dengan mencerminkan risiko yang dihadapi perekonomian secara lebih realistis.

“Selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko ekonomi domestik maupun global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi yield penting untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global. Saat ini, sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level 7 persen.

“Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya,” ujarnya.

Fakhrul memandang proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap hingga pasar mencapai titik keseimbangan baru. Investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen.

Hal yang terpenting saat ini bukan mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia berfungsi secara kredibel dan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menekankan kenaikan yield saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen menjaga kredibilitas fiskal, termasuk melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program prioritas agar tetap berkelanjutan.

Dia yakin kombinasi normalisasi yield obligasi, stabilisasi rupiah, dan kebijakan fiskal yang kredibel ke depan menjadi fondasi untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.

“Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” kata Fakhrul.