Pemerintah Didorong Siapkan Insentif untuk Sektor Produktif

Jakarta – Tekanan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dinilai perlu direspons dengan langkah konkret untuk melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah didorong menyiapkan berbagai insentif bagi sektor produktif, memperkuat industri berbasis bahan baku lokal, serta memperluas akses ekspor agar pelaku usaha mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah.

Ketua Bidang V Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anthony Leong menilai posisi rupiah yang mendekati Rp17.900 per dolar AS tidak cukup disikapi dengan menjaga sentimen pasar semata. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih nyata untuk menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal.

"Pemerintah perlu menghadirkan insentif sementara agar pelaku usaha tetap mampu menjaga operasional dan tidak tertekan oleh lonjakan biaya akibat penguatan dolar," kata Anthony di Jakarta, Selasa (2/6).

Ia menilai sektor usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, elektronik, serta UMKM, menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya biaya produksi. Karena itu, pemerintah didorong memberikan dukungan berupa pengurangan pajak, subsidi bunga kredit, relaksasi pinjaman, hingga insentif logistik bagi sektor yang terdampak langsung pelemahan rupiah.

Anthony juga mengingatkan bahwa tekanan biaya dapat menggerus margin usaha dan berisiko memicu pengurangan tenaga kerja jika tidak segera diantisipasi. Di sisi lain, kondisi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat substitusi impor dan memperkuat struktur industri nasional.

"Kalau bahan baku lokal kuat, tekanan dollar tidak langsung mengguncang biaya produksi nasional. Ini momentum untuk memperkuat industri nasional secara serius," ujarnya.

Selain memperkuat industri dalam negeri, Anthony mendorong pemerintah memperluas peluang ekspor dengan membantu UMKM masuk ke pasar global melalui pembiayaan ekspor yang lebih murah, pelatihan ekspor digital, bantuan sertifikasi internasional, serta akses ke marketplace global. Menurutnya, pelaku usaha perlu memiliki sumber pendapatan berbasis dollar agar tidak hanya bergantung pada pasar domestik.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga BBM, listrik, dan bahan pangan pokok untuk menekan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Anthony mengingatkan konsumsi domestik masih menjadi motor utama perekonomian nasional.

Di sisi kebijakan moneter, Anthony mengingatkan agar upaya stabilisasi rupiah tidak hanya mengandalkan kenaikan suku bunga yang agresif karena berpotensi menahan kredit, investasi, dan konsumsi.

"Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara stabilitas rupiah dan keberlangsungan dunia usaha. Jangan sampai dunia usaha justru kehilangan ruang untuk tumbuh akibat tekanan biaya dan bunga yang terlalu tinggi," katanya.

Konflik Global

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa ditutup melemah 34 poin atau 0,19 persen ke level Rp17.839 per dollar AS. Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan rupiah dipicu ketidakpastian penyelesaian konflik AS-Iran yang mendorong penguatan indeks dollar AS dan meningkatkan ekspektasi kenaikan harga minyak dunia.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menambahkan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi keputusan Iran menghentikan perundingan damai dengan AS serta rencana penutupan Selat Hormuz, jalur penting distribusi energi dunia yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti dollar AS.

“Rupiah berpotensi melemah terhadap dollar AS yang menguat merespons pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan AS dan berencana untuk sepenuhnya menutup Hormuz,” ujar Lukman.