Bahas Laut Tiongkok Selatan, Marcos Jr Hubungi Menlu AS Marco Rubio

ISTANBUL - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membahas upaya perdamaian dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan yang menjadi wilayah sengketa, dalam percakapan telepon pada Senin (1/6).

Menurut pernyataan kantor Presiden Marcos, keduanya membahas berbagai prioritas ekonomi dan keamanan bilateral, termasuk "upaya memajukan perdamaian dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan."

Laut Tiongkok Selatan yang kaya sumber daya alam dan menjadi wilayah sengketa telah menyebabkan Filipina dan Tiongkok saling berbalas kritik terkait klaim maritim yang tumpang tindih.

Filipina merupakan salah satu sekutu militer tertua Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik melalui perjanjian pertahanan bersama.

Kantor Marcos menyatakan kedua pihak juga membahas "prioritas regional dan ekonomi yang penting, serta masalah perdagangan bilateral."

Rubio menegaskan kembali "komitmen AS untuk mengembangkan Koridor Ekonomi Luzon dan menjajaki cara mengatasi tantangan energi di kawasan," menurut Departemen Luar Negeri AS.

Koridor Ekonomi Luzon merupakan inisiatif trilateral Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina, berdasarkan keterangan Kedutaan Besar AS di Manila.

Inisiatif tersebut juga melibatkan sejumlah mitra, termasuk Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Italia, Korea Selatan, Swedia, dan Inggris, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama, menciptakan lapangan kerja, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan transportasi, logistik, energi, dan infrastruktur digital.

Secara terpisah, Penjaga Pantai Tiongkok pada Senin melakukan "patroli penegakan hukum" di perairan sebelah timur Taiwan sebagai respons terhadap "pengumuman sepihak Jepang dan Filipina mengenai pembicaraan penetapan batas maritim di wilayah tersebut," menurut laporan kantor berita Xinhua.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan Presiden Filipina dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo pekan lalu, kedua negara sepakat memulai negosiasi formal mengenai penetapan batas maritim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen masing-masing.

"Kami mendesak Jepang dan Filipina segera menghentikan semua tindakan ilegal yang merusak kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok," kata Penjaga Pantai Tiongkok. Ant