Nelayan Jakarta Terimpit Pembangunan, DPRD DKI Gandeng Lemhannas Dorong Energi Terbarukan

JAKARTA - Sekretariat DPRD DKI Jakarta bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas peningkatan produktivitas nelayan melalui pemanfaatan energi terbarukan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Forum tersebut menjadi bagian dari kerja sama kelembagaan antara DPRD DKI Jakarta dan Lemhannas RI. Selain membahas energi terbarukan, kegiatan itu juga menjadi ruang kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan nelayan di tengah perkembangan kawasan pesisir Jakarta yang terus berubah.

Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nur Achmad, mengatakan tema nelayan dipilih karena Jakarta masih memiliki kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, peningkatan produktivitas nelayan perlu didukung melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

"Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI yang memiliki banyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta," ujar Nur Achmad.

Ia menjelaskan, FGD tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat kajian strategis terhadap berbagai isu daerah. Salah satu fokus yang dipandang penting adalah kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

"Untuk kali ini, kami mengangkat tema peningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan," kata Nur Achmad.

Sementara itu, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI Ipung Purwadi menilai berbagai masukan yang disampaikan narasumber dalam FGD menjadi bahan penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Menurut Ipung, rekomendasi yang disusun harus melalui proses sinkronisasi agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan Jakarta. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita sudah mendengar dari banyak narasumber untuk menemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akan dirumuskan dalam kajian yang menghasilkan rekomendasi," jelas Ipung.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi nelayan Jakarta tidak dapat dipisahkan dari pesatnya pembangunan di wilayah pesisir. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan dan keberlangsungan aktivitas nelayan.

"Dari dua rekomendasi yang akan kita buat, perlu juga sinkronisasi kembali. Sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan DKI Jakarta," terang Ipung.

Lebih lanjut, Ipung menilai pengaturan kawasan pesisir menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan. Pemanfaatan energi terbarukan juga dinilai dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

"Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunan yang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal ini bersinggungan dengan nelayan yang hidup di kawasan tersebut," ucap Ipung.

Ia berharap peningkatan produktivitas nelayan dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir Jakarta. Dengan dukungan teknologi dan energi yang lebih efisien, sektor perikanan diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Persoalan nelayan DKI Jakarta harus diselesaikan dengan baik melalui peningkatan produktivitas. Dengan begitu, ekonomi nelayan bisa tetap sejahtera," kata Ipung.

Nur Achmad menambahkan, hasil kajian Lemhannas RI nantinya dapat menjadi masukan bagi DPRD DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan bisa berkaitan dengan regulasi, program pembangunan, hingga dukungan anggaran untuk kebutuhan nelayan.

"Harapannya, dari hasil kajian nanti ada rekomendasi. Bisa terkait revisi aturan atau penambahan anggaran untuk kebutuhan peralatan," ungkap Nur Achmad.

Ia memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

"Rekomendasi ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, baik pimpinan komisi maupun pimpinan Dewan," tandas Nur Achmad.