Percepat Penanganan Bencana Sumatera, Menkeu Siapkan Pendekatan Baru Penyaluran Dana

JAKARTA – Memastikan anggaran bencana di Sumatera dapat segera tersalurkan menjadi faktor krusial dalam mempercepat respons dan pemulihan pascabencana.

Kecepatan penyaluran dana tidak hanya menentukan efektivitas penanganan darurat, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta rehabilitasi infrastruktur yang terdampak.

Dalam situasi bencana, keterlambatan anggaran dapat memperpanjang masa pemulihan dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, efektivitas distribusi anggaran juga menuntut koordinasi yang kuat antarinstansi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta pengawasan yang ketat agar dana tepat sasaran dan tidak mengalami hambatan administratif.

Penguatan sistem keuangan kebencanaan yang cepat, transparan, dan adaptif menjadi kunci agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mempercepat proses pemulihan dan membangun ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya membuat pendekatan baru dengan menindaklanjuti laporan kementerian/ lembaga (K/L) secara rutin guna memastikan anggaran bencana Sumatera dapat segera tersalurkan.

Pasalnya, menurut Purbaya, salah satu hambatan terkait penyaluran anggaran bencana adalah kurangnya dokumen K/L.

“Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu kan mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up K/L kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5).

Kemenkeu sebelumnya menyiapkan anggaran hasil efisiensi belanja K/L senilai Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera.

Namun, Purbaya menyatakan dana tersebut belum terserap penuh hingga sejauh ini.

“(Kementerian) Keuangan ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun. Akhir tahun lalu kami sudah siapkan Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,” jelas Menkeu.

Dia berharap dengan pendekatan baru Kemenkeu nantinya, pencairan anggaran untuk bencana Sumatera dapat dijalankan dengan lebih cepat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera, untuk membahas situasi terkini dan perkembangan pembangunan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait hingga pihak kepolisian akan membicarakan langkah selanjutnya dalam rekonstruksi pascabencana Sumatera.

"Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera telah merampungkan pembangunan 357 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Selasa (12/5), angka tersebut diperoleh berdasarkan data Satgas per 11 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit. Artinya, dalam tiga hari terakhir terdapat penambahan 109 unit huntap selesai atau naik sekitar 43,9 persen.

Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit dengan 996 unit masih dalam tahap pembangunan. Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit, disusul Sumatera Utara 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.