Program Zero Waste to Money Banyumas Mulai Menampakkan Hasil

BANGYUMAS – Daerah lain mungkin mengejar zero waste to energy, tapi tidak bagi Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengejar zero waste to money. Dia mengatakan berbagai penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam pengelolaan sampah menjadi motivasi untuk memperkuat sistem pengelolaan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari sampah.

"Jadi begini, waktu Pak Presiden ke sini mencanangkan program Zero Waste to Energy di tahun 2029. Saya matur (mengatakan kepada) Pak Presiden, kalau Banyumas tidak akan memaksakan Zero Waste to Energy. Tapi saya inginnya Zero Waste to Money untuk mendapatkan duit," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Dia mengatakan konsep Zero Waste to Money sudah mulai diterapkan di Banyumas meskipun hasil yang diperoleh saat ini belum berlimpah. Pengelolaan sampah, katanya, diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.

Ia mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah saat ini tidak sampai Rp10 miliar, sedangkan dari pengelolaan sampah telah menghasilkan pendapatan sekitar Rp2 miliar.

"Ke depannya, dengan menjual RDF (Refuse Derived Fuel/bahan bakar alternatif dari sampah sebagai pengganti batu bara), kemudian biomassa, saya harapkan, misal kita keluarnya Rp8 miliar, minimal masuk Rp8 miliar. Itu harapannya," katanya. Ia mengatakan Banyumas sebelumnya sempat berencana mengembangkan konsep Zero Waste to Energy.

Akan tetapi, katanya, setelah dilakukan kajian dan penghitungan secara menyeluruh, sejumlah investor yang sempat datang akhirnya mengundurkan diri.

Menurut dia, salah satu kendala ialah kebutuhan sampah untuk penerapan Zero Waste to Energy minimal mencapai 1.000 ton per hari, sedangkan produksi sampah di Banyumas hanya sekitar 750 ton per hari.

Selain itu, kata dia, penerapan Zero Waste to Energy membutuhkan tipping fee atau biaya pengolahan sampah menjadi energi yang nilainya dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.

"Sehingga kami tidak mampu. Pak Husein (Achmad Husein, Bupati Banyumas periode sebelumnya) waktu itu dengan saya memutuskan, kita kelola sampah itu, kemudian kita kelola untuk yang bisa kita jual, kita jual, kita manfaatkan," katanya.

Ia mengatakan keputusan tersebut menjadi dasar bagi Banyumas mengembangkan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan berbagai produk hasil pengolahan yang memiliki nilai jual, termasuk RDF dan biomassa.

Dia menilai berbagai penghargaan yang diterima Pemkab Banyumas dalam pengelolaan sampah menunjukkan upaya yang dilakukan daerah tersebut mendapat apresiasi.

Akan tetapi, kata dia, penghargaan tersebut tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan manfaat ekonominya," katanya.

Ia mengharapkan ke depan pendapatan dari pengelolaan sampah dapat terus meningkat sehingga mampu menutup biaya operasional.

“Dengan demikian, sampah tidak lagi hanya menjadi beban pemerintah daerah, tetapi dapat menjadi sumber ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” katanya.

Pemkab Banyumas pada 6 Agustus 2026 meraih penghargaan nasional ISRA (Indonesia Sustainable Responsibility Award) 2026 serta peringkat pertama nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup atas inovasi pengelolaan sampah terintegrasi yang mengubah limbah menjadi sumber daya ekonomi dan mencatat tingkat pengelolaan sampah mencapai sekitar 77 persen.