Ruang Fiskal Menyempit, Mesin Pertumbuhan Ekonomi Bisa Melambat

Tanpa perbaikan kualitas belanja, dorongan APBN berisiko kurang optimal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global dan lemahnya daya beli masyarakat. 

JAKARTA – Efek belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak akan sekuat pada triwulan pertama tahun ini, ketika realisasi anggaran biasanya masih mampu mendorong konsumsi dan aktivitas usaha secara signifikan. Memasuki periode berikutnya, ruang dorong fiskal cenderung lebih terbatas seiring melambatnya akselerasi belanja dan meningkatnya tekanan efisiensi anggaran.

Kondisi ini membuat reformasi belanja negara menjadi semakin penting, terutama dengan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek berganda lebih besar terhadap ekonomi. Fokus pada infrastruktur produktif, penguatan industri, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dinilai dapat memberi dampak lebih berkelanjutan dibanding belanja yang bersifat konsumtif jangka pendek.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperingatkan daya dorong belanja pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak akan sekuat pada triwulan I. “Capaian awal tahun dipengaruhi efek basis rendah tahun sebelumnya, percepatan belanja negara, pencairan THR (Tunjangan Hari Raya), serta momentum Ramadan dan Idul Fitri,” jelas Josua, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/5).

Dia menjelaskan ruang fiskal kini menghadapi tekanan akibat tingginya pertumbuhan belanja negara, meningkatnya kebutuhan pembiayaan, pelemahan rupiah, dan tingginya harga energi global. Jika belanja terus dipacu tanpa diimbangi perbaikan penerimaan dan efisiensi, risiko defisit dan tekanan terhadap pasar keuangan dapat meningkat, termasuk pada imbal hasil SBN dan nilai tukar rupiah.

“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang ekonomi, namun tidak ideal jika menjadi satu-satunya sumber penggerak pertumbuhan,” ujarnya.

Dia juga menilai kualitas efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena hal tersebut sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan. Dia menyampaikan, belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal.

Sebaliknya, lanjut Josua, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya dan berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor.

Tingkatkan Defisit

Seperti diketahui, peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai 815,0 triliun rupiah atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan (yoy) dengan rincian belanja pusat 610,3 triliun rupiah dan transfer ke daerah 204,8 triliun rupiah.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memperingatkan belanja ekspansif yang berlebihan berisiko meningkatkan defisit anggaran. Meski masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi ke depan, Esther menilai belanja pemerintah tidak dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan jangka panjang tanpa penguatan sektor produktif dan investasi berkelanjutan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemerintah perlu menjaga ruang fiskal karena tekanan defisit APBN cukup besar. Menurutnya, tantangan utama setelah kuartal I adalah memastikan pertumbuhan ekonomi kembali ditopang sektor swasta melalui investasi, ekspor, dan pemulihan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan agar sektor swasta kembali ekspansif dan pertumbuhan ekonomi tetap sehat hingga akhir tahun.