Foto: Krisis Energi Jadi Momentum, ITDP Indonesia Dorong Percepatan Reformasi Transportasi Publik dan Elektrifikasi Bus

Kenaikan harga BBM dan tekanan fiskal akibat subsidi energi sering dipandang sebagai persoalan makroekonomi. Padahal, transportasi publik yang andal, aman, dan terjangkau menawarkan solusi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat: mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, menekan biaya hidup, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Data dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM pada 2023. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik bukan lagi sekadar isu mobilitas, melainkan juga bagian dari solusi energi dan ekonomi. 

Momentum inilah yang menjadi latar belakang diskusi "Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien?" yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta pada Rabu (5/8), menghadirkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Perum DAMRI, dan IESR untuk membahas langkah percepatan transformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus.Komitmen tersebut tercermin dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia, dengan target 100 persen bus listrik pada 2045. Untuk mencapainya dibutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO₂e, sekaligus mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun. Sementara itu, hasil studi ITDP Indonesia mengenai “Peta Jalan Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” mengidentifikasi 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus, dengan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 24 persen dan polusi udara hingga 68 persen. Khusus di Transjakarta, elektrifikasi bus diperkirakan mampu menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277 ribu ton CO₂e setiap tahun.

Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menegaskan bahwa reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus adalah dua agenda yang tidak bisa dipisahkan. “Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30 hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari.”

Data Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2026 menunjukkan populasi kendaraan listrik nasional telah mencapai 386.591 unit, namun masih didominasi sepeda motor dan mobil penumpang. Populasi bus listrik sendiri baru mencapai 867 unit, menunjukkan masih besarnya ruang untuk mempercepat elektrifikasi angkutan umum.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir mengatakan krisis energi saat ini justru menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi transportasi publik yang selama ini telah dipersiapkan pemerintah. "Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat."

Komitmen tersebut tercermin dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia, dengan target 100 persen bus listrik pada 2045. Untuk mencapainya dibutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO₂e, sekaligus mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun.