Bappenas Desak Infrastruktur Digital Berpihak pada Rakyat

Kamis, 06 Agu 2026, 22:35 WIB

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang merata, pusat data, serta konektivitas internet berkecepatan tinggi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, UMKM, pendidikan, dan layanan publik.

Ket. Foto: Ilustrasi-Warga menghidupkan penyiraman menggunakan teknologi digital di Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. — Sumber: ANTARA FOTO/ Syaiful Arif.

Namun, keberhasilannya bergantung pada pemerataan akses hingga wilayah terpencil, penguatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Saya senang sekali dengan adanya roadmap ini supaya infrastruktur kita bukan sekadar asal jalan, namun juga berguna bagi masyarakat,” katanya dalam acara Peluncuran Buku Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital Indonesia 2026-2030, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis (6/8).

Buku peta jalan yang diluncurkan oleh Bappenas dan kementerian/lembaga terkait berfungsi sebagai panduan strategis dan teknokratis untuk memperkuat pembangunan infrastruktur digital yang mendukung transformasi dan ekonomi digital menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen ini menjadi referensi penting bagi penyusunan kebijakan, perencanaan investasi, penguatan regulasi, dan pengembangan kelembagaan demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, tangguh, dan berdaulat.

“Kita berharap infrastruktur digital yang disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama K/L lain dapat kita gunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Menteri PPN.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa era digitalisasi menuntut Indonesia untuk bersiap dalam mengembangkan infrastruktur digital.

“Infrastruktur digital merupakan kunci berjalannya ekonomi digital yang akan mendongkrak produktivitas dan peningkatan kesejahteraan,” ucap Vivi.

Penyusunan buku peta jalan ini juga menjadi upaya untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital tak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, industri, dan pemerintah.

“Roadmap ini bukan hanya sekadar dokumen, namun kontrak kepada masyarakat agar pada empat sampai lima tahun ke depan, kualitas hidup masyarakat bisa menjadi lebih baik terutama melalui proses digitalisasi,” ungkap dia.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.