Lestari Moerdijat: 20 Ribu Desa Belum Miliki PAUD, Pemerataan Harus Direalisasikan untuk Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun

JAKARTA - Penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 tahun dengan menambahkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke dalam program wajib belajar nasional harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, dari 82.000 desa di Indonesia, sekitar 20.000 desa belum memiliki layanan PAUD.

“Tantangan untuk mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun sejak dini sangat besar, mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki layanan PAUD. Kondisi ini harus segera dijawab dengan langkah nyata bersama," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5).

Data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari 82.000 desa di Indonesia, sekitar 20.000 desa belum memiliki layanan PAUD.

Selain itu, konsentrasi lembaga PAUD masih didominasi oleh sektor swasta dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Lestari menegaskan, pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak.

“Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Diakui Rerie, untuk mengejar kecukupan jumlah PAUD dalam implementasi Wajib Belajar 13 tahun, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan program Satu Desa Satu PAUD yang direalisasikan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu, ujar Rerie, pemerintah memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang PAUD mulai 2026.

Program ini menyasar anak-anak PAUD/TK dari keluarga tidak mampu dengan target awal 888.000 murid dan alokasi anggaran Rp400 miliar pada 2026.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik langkah pemerintah itu. Namun, dia mengingatkan pentingnya perencanaan yang cermat dalam penerapannya. “Dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Tanah Air,” ujarnya.

Menurut Rerie, kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai tenaga pengajar dan perlunya sosialisasi program yang masif untuk membangun dukungan semua pihak, merupakan hal penting yang harus diwujudkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga desa-desa di Tanah Air.

“Kualitas anak dengan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mendapat PAUD. Dengan fondasi belajar yang kuat sejak usia dini, diharapkan target Indonesia Emas 2045, berupa bonus demografi, dapat terwujud,” pungkasnya.