Marak Penipuan Berkedok Investasi, OJK Diminta Bertindak Lebih Agresif

JAKARTA – Penguatan proses penyaringan (screening) dan edukasi publik menjadi langkah penting untuk menekan maraknya praktik investasi ilegal yang terus memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses investasi, masyarakat semakin rentan terjebak pada tawaran imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal dan tanpa izin resmi.

Karena itu, pengawasan yang lebih ketat perlu dibarengi dengan edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali ciri investasi legal, memahami risiko, serta lebih kritis sebelum menempatkan dana.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerugian besar akibat penipuan berkedok investasi.

Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat proses penyaringan (screening) dan edukasi publik sebagai langkah preventif atau pencegahan praktik investasi ilegal.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5), menjelaskan pengawasan yang aktif dan sistematis penting untuk memastikan aktivitas investasi yang beredar di masyarakat tidak dimiliki, dipromosikan, atau didukung oleh pihak-pihak yang dapat memberi kesan legitimasi, termasuk pejabat maupun figur publik.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari investasi ilegal yang kerap memanfaatkan popularitas tokoh tertentu untuk meyakinkan calon investor.

Pasalnya, publik figur memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dia berpendapat ada kecenderungan sebagian masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih lanjut bila suatu produk dipromosikan oleh tokoh yang dikenal luas.

“OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan,” kata Elvi.

Ia mengatakan pengawasan preventif menjadi kunci penting agar potensi kerugian masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Deteksi awal terhadap aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin terlindungi.

“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis,” tambahnya.

Elvi mendorong penguatan koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan platform digital untuk mendeteksi lebih awal pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Selain pengawasan, Elvi juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu terus didorong untuk memeriksa legalitas investasi secara mandiri, memahami risiko produk keuangan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dia menyebut literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.