Jangan Tunggu Korban Berjatuhan! Perlindungan Anak Harus Dibangun Sejak Desain E-Commerce

JAKARTA – Perlindungan anak di ranah perdagangan elektronik atau e-commerce menjadi isu yang semakin mendesak seiring tingginya penetrasi internet dan transaksi digital di kalangan usia muda.

Anak tidak hanya rentan terhadap eksploitasi data pribadi dan paparan iklan agresif, tetapi juga berisiko menjadi target praktik konsumtif, penipuan digital, hingga akses terhadap produk yang tidak sesuai usia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem perdagangan digital belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengamanan yang ramah anak.

Di sisi lain, penguatan regulasi dan pengawasan platform e-commerce menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Penerapan verifikasi usia, pembatasan iklan tertentu, hingga penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak perlu dilakukan secara simultan.

Perlindungan anak di ekonomi digital tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan keluarga, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab platform dan negara agar pertumbuhan ekonomi digital tetap sejalan dengan aspek keamanan dan hak anak.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menekankan perlindungan anak di ranah perdagangan elektronik (e-commerce) perlu diterapkan sejak tahap perancangan sistem atau platform guna menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi anak.

“Child-safe digital commerce (perdagangan digital yang aman bagi anak) ini harus aman sejak didesain, bukan hanya reaktif setelah terjadi masalah,” kata Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Dwinantoro Rumpoko dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Dwinantoro, prinsip perlindungan sejak perancangan sistem (safety by design) perlu diterapkan mulai dari desain platform, alur transaksi, iklan, sistem pembayaran hingga kanal pengaduan agar perlindungan anak tidak hanya dilakukan setelah muncul pelanggaran.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa risiko yang ditimbulkan aktivitas anak di ranah e-commerce seperti maraknya produk yang tidak sesuai dengan usia anak masih mudah diakses oleh mereka. Kemudian, pembelian berulang tanpa persetujuan orang tua.

Selain itu, anak-anak saat ini rentan terdorong melakukan transaksi digital akibat pengaruh iklan dan algoritma di platform digital.

“Ada iklan dan algoritma yang mempromosikan barang fesyen sehingga anak ini merasa bahwa mereka itu sesuai produknya dengan yang mereka inginkan. Mereka masih belum bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan,” ujarnya.

Dwinantoro juga menyoroti risiko penyalahgunaan data pribadi anak yang dapat digunakan untuk kebutuhan profiling untuk menampilkan iklan.

“Data pribadi anak yang bisa di-profiling, penggunaan data untuk iklan, dan pengelolaan data anak yang belum sepenuhnya dipahami oleh keluarga. Ini sangat berbahaya ketika data-data pribadi anak itu bisa tersebar ke luar,” katanya.

Dwinantoro menyampaikan upaya perlindungan anak dalam ekosistem e-commerce tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, platform, pelaku usaha, hingga orang tua.

Dia memaparkan, pemerintah berperan dalam menyusun aturan, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memperkuat kordinasi lintas sektor.

Pelaku usaha diminta menjual produk yang sesuai ketentuan serta memberikan informasi benar dan tidak melakukan promosi yang menyesatkan.

Sementara pihak platform didorong untuk menyediakan fitur keamanan, kontrol orang tua, transparansi iklan, serta kanal pengaduan yang efektif.

Sedangkan orang tua dapat berperan dengan membangun kebiasaan cek produk sebelum membeli, mengatur metode pembayaran, dan berdiskusi dengan anak sebelum membeli.

"E-commerce harus tumbuh di atas kepercayaan dan keamanan transaksi anak adalah bagian penting dari kepercayaan tersebut. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari desain platform dan kepatuhan platform, merchant, dan iklan menjadi kunci perdagangan digital yang inklusif," ujar Dwinantoro.