Tak Mau Salah Arah, Bappenas Sinkronkan SDM dengan Denyut Ekonomi

JAKARTA – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing ekonomi di tengah transformasi global yang cepat.

Kualitas SDM tidak lagi hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan adaptasi, literasi digital, dan keterampilan problem solving.

Dalam konteks ini, sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah—termasuk peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—menjadi kunci untuk memastikan relevansi kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari sisi ekonomi, investasi pada SDM berdampak jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.

Negara dengan SDM unggul cenderung lebih mampu menarik investasi dan mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, keterbatasan kualitas SDM dapat menjadi hambatan struktural yang menahan laju pertumbuhan.

Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, serta perlunya percepatan upskilling dan reskilling di tengah disrupsi teknologi.

Tanpa strategi yang terarah dan berkelanjutan, pengembangan SDM berisiko tidak mampu mengejar dinamika kebutuhan ekonomi modern

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan penyelarasan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan strategis nasional.

“Perlu perencanaan berbasis kebutuhan yang terukur, termasuk proyeksi jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu, serta Indonesia harus memiliki kalkulasi terkait jumlah aparatur dengan kualifikasi spesifik dalam satu tahun,” katanya dalam pertemuan bersama perwakilan Monash University melalui keterangan resmi, Jakarta, Rabu (6/5).

Dalam konteks sektor prioritas, Wakil Kepala Bappenas menyoroti pentingnya penguatan kapasitas di bidang energi.

Menurut dia, energi adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan nasional, sehingga bisa dimulai dengan langkah konkret. Misalnya, memberikan pengalaman langsung kepada SDM Bappenas di sektor seperti PLN agar memahami ekosistem energi di Indonesia. Pemahaman ini dianggap sangat krusial untuk perumusan kebijakan yang tepat.

Dia menyatakan tiga fokus utama sebagai titik awal kolaborasi dan Monash University, meliputi sistem pangan, bioenergi, dan pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah, misalnya, merupakan kebutuhan nyata di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi sains maupun bisnis. Ini adalah bagian dari inisiatif besar dalam reformasi sosial yang membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat,” ujar dia.

Presiden Fakultas Bisnis Monash University Simon Wilkie menyampaikan komitmen institusinya dalam menjembatani dunia akademik dan kebijakan publik.

Pihaknya memastikan akademisi dapat berkontribusi langsung terhadap kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih baik dan berdampak nyata.

“Interaksi yang erat antara akademisi dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menghasilkan perubahan,” ungkap Simon.

Presiden dan Wakil Rektor Monash University Indonesia Matt Nicholson menambahkan, dalam empat tahun pertama, pihaknya memiliki mahasiswa di berbagai bidang strategis, serta program kolaboratif dengan PLN yang kini memasuki tahun ketiga.

Mereka turut mengembangkan model supervisi PhD tripartit yang melibatkan Monash Indonesia, Monash Australia, dan universitas dalam negeri. Model tersebut memungkinkan mahasiswa tetap berbasis di Indonesia, memperoleh pengalaman internasional, serta membangun jejaring akademik dan kebijakan yang kuat.