Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos Saifullah Yusuf Jamin Transparansi Soal Anggaran

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf angkat bicara terkait polemik pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat (SR) yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia memastikan seluruh proses pengadaan melalui APBN tahun anggaran 2025 dan 2026 dilakukan secara transparan, profesional, serta sesuai aturan yang berlaku.

Saifullah menegaskan proses pengadaan tidak dilakukan secara sembarangan karena telah melewati prosedur resmi pemerintah. Penanggung jawab pengadaan berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kelompok Kerja (Pokja) yang menjalankan proses lelang sesuai ketentuan.

"Tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah PPK atau Pokja. Proses dilalui dan pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi standar yang telah ditetapkan," kata Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penetapan harga sepatu sebelumnya juga telah melalui survei pasar dan proses konsultasi sebelum akhirnya ditentukan sebagai pagu anggaran. Menurut dia, pemenang tender merupakan pihak yang menawarkan harga paling kompetitif dengan tetap memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Penjelasan itu disampaikan untuk merespons informasi yang beredar di media sosial terkait foto pembagian sepatu bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari pengadaan Kemensos, padahal faktanya berbeda.

"Itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat saat acara di Jawa Timur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Ibu Khofifah, itu sumbangan. Jadi jangan salah paham karena gambarnya keliru," ujarnya.

Mensos memaparkan setiap siswa Sekolah Rakyat nantinya akan menerima empat pasang sepatu untuk menunjang aktivitas sekolah. Paket tersebut terdiri dari sepatu harian atau sneakers, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Seluruh produk yang digunakan juga berasal dari dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah, kata dia, ingin memastikan program pendidikan tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi industri lokal.

Berdasarkan data realisasi pengadaan, harga sepatu PDL siswa memiliki pagu anggaran sebesar Rp700 ribu dengan nilai realisasi lelang Rp640 ribu. Sementara sepatu harian untuk siswa jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, sedangkan untuk jenjang SD sebesar Rp250 ribu.

"Setiap siswa dapat empat pasang sepatu. Semuanya sudah include dengan kaos kakinya. Kami terbuka untuk diaudit dan dicek apakah sudah memenuhi standar atau belum. Ini adalah bentuk afirmasi kita terhadap produk dalam negeri," tandasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi pemerintah di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran program Sekolah Rakyat. Kemensos menegaskan seluruh proses pengadaan tetap terbuka untuk diawasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.