Biaya Tinggi, Tata Kelola Logistik Harus Dibenahi Menyeluruh

JAKARTA - Meskipun sudah berbagai upaya perbaikan regulasi ekspor-impor dilakukan, biaya logistik tetap belum kompetitif dibanding dengan negara-negara tetangga. Hal itu menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing Indonesia. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti pada Minggu (26/4) mengatakan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan jadi pekerjaan rumah besar. Biaya logistik nasional saat ini 14,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu memang turun signifikan dibanding 2018 yang tercatat 23,8 persen. Namun jika memasukkan biaya logistik ekspor yang berkontribusi 8,98 persen terhadap PDB, maka total biaya logistik Indonesia masih di level 23 persen.

“Posisi ini jauh di atas rata-rata biaya logistik negara-negara di Asia Tenggara yang berkisar 8-10 persen dari PDB,” kata Esther.

Bahkan, peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia versi Bank Dunia tahun 2023 turun ke peringkat 61 dari 139 negara. Padahal pada 2018 Indonesia masih di peringkat 45.

Sejumlah penyebab biaya logistik mahal papar Esther adalah, pertama, kebergantungan pada pelabuhan besar. Kedua, lemahnya konektivitas antardaerah. Ketiga, rantai pasok belum efisien. Keempat, kerumitan ekspor-impor. Kelima, kurangnya tenaga kerja terampil. Terakhir, kendala regulasi juga ikut mendorong kenaikan biaya logistik.

Untuk menekan biaya logistik, Esther mengusulkan beberapa langkah. Pertama, memperkuat kualitas tenaga kerja logistik. Caranya dengan menyusun road map tenaga kerja logistik nasional, mengembangkan pendidikan formal logistik lewat pendirian jurusan logistik di universitas negeri, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja logistik.

Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur logistik. Ketiga, implementasi Logistic Industry Digital Plan (LIDP) melalui integrasi digitalisasi rantai pasok bisnis dan dokumen dari hulu ke hilir yang tergabung dalam portal perdagangan nasional.

Selain itu, penerapan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI) juga dinilai bisa membantu menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor logistik.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) DIY, Sapto Daryano, menilai peringatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya biaya logistik nasional hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sinyal serius yang sudah lama dirasakan pelaku industri di daerah.

Ia menyebut, angka tersebut bukan sekadar data makro, tetapi realitas yang setiap hari dihadapi industri furnitur, terutama yang berorientasi ekspor.

Menurut Sapto, pelaku industri di Yogyakarta harus menanggung biaya berlapis, mulai dari distribusi bahan baku, pengiriman antarwilayah, hingga ongkos ekspor ke luar negeri.

“Biaya logistik kita masih terlalu tinggi, dan ini langsung memukul daya saing. Produk kita bagus, tapi ketika harga jadi tidak kompetitif, buyer pasti berpikir ulang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini membuat industri furnitur Indonesia kerap kalah bersaing dengan negara lain seperti Vietnam yang memiliki sistem logistik lebih efisien. Bagi eksportir, kata dia, bukan hanya harga yang jadi persoalan, tetapi juga kepastian waktu pengiriman. Keterlambatan distribusi bisa berdampak pada kepercayaan buyer dan kontrak jangka panjang.

Sapto juga menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur yang masif belum sepenuhnya menjawab persoalan utama, yakni integrasi sistem logistik. Menurutnya, masih banyak hambatan di level operasional seperti birokrasi distribusi, koordinasi antarlembaga, hingga biaya tambahan yang muncul di lapangan.

“Infrastruktur sudah ada, tapi sistemnya belum rapi. Ini yang bikin biaya tetap tinggi,” katanya.

Ia pun berharap peringatan Menteri Keuangan dapat diikuti dengan langkah konkret, seperti penyederhanaan regulasi, digitalisasi rantai distribusi, dan pembenahan tata kelola logistik secara menyeluruh.

“Kalau ini bisa dibenahi, industri furnitur kita punya peluang besar. Tapi kalau tidak, kita akan terus tertinggal di pasar global,” ujar Sapto.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan daya saing Indonesia tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, tetapi juga oleh efisiensi struktural, khususnya dalam sistem distribusi barang dan jasa. Ia menyebut bahwa biaya logistik Indonesia masih berada pada kisaran 23 persen dari PDB.

Angka tersebut jelas Menkeu bukan sekadar tinggi, tetapi mencerminkan inefisiensi serius yang menggerus daya saing nasional. Jika dibandingkan dengan negara lain, angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan mampu menjaga biaya logistik di bawah 10–12 persen dari PDB.

Beberapa negara berkembang di Asia Tenggara justru sudah lebih efisien. Dengan demikian, Indonesia menghadapi kondisi di mana hampir seperempat aktivitas ekonominya “terkunci” dalam biaya distribusi yang mahal dan tidak efisien

Hal itu berdampak langsung pada harga barang, daya beli masyarakat, hingga minat investasi. Masalah logistik paparnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil akumulasi dari berbagai persoalan struktural, konektivitas antarmoda yang belum optimal, infrastruktur yang belum merata, sistem pelabuhan yang belum sepenuhnya efisien, hingga tata kelola yang masih terfragmentasi.