Trump Batalkan Keberangkatan Delegasi AS ke Pakistan untuk Pembicaraan Gencatan Senjata dengan Iran

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat,Donald Trump membatalkan kunjungan utusan AS ke Pakistan untuk pembicaraan gencatan senjata dengan Iran.

Dari The Guardian, Trump telah mengkonfirmasi pembatalan rencananya untuk mengirim utusan AS untuk pembicaraan gencatan senjata di Pakistan , dengan mengatakan bahwa "terlalu banyak waktu" telah "terbuang untuk perjalanan".

“Saya baru saja membatalkan perjalanan perwakilan saya ke Islamabad, Pakistan, untuk bertemu dengan pihak Iran,” tulis Trump di Truth Social.

“Terlalu banyak waktu terbuang untuk perjalanan, terlalu banyak pekerjaan! Selain itu, ada perselisihan dan kebingungan yang luar biasa di dalam 'kepemimpinan' mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab, termasuk mereka sendiri,” tambahnya.

 “Juga, kita memegang kendali penuh, mereka tidak punya kendali sama sekali! Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon!!!”

Secara terpisah, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian , mengenai perkembangan situasi regional.

“Pakistan tetap berkomitmen untuk berperan sebagai fasilitator yang jujur ​​dan tulus – bekerja tanpa lelah untuk memajukan perdamaian yang langgeng dan stabilitas yang abadi di kawasan ini,” kata Sharif dalam sebuah unggahan di media sosial.

Senator Partai Republik Lindsey Graham , sekutu setia Trump yang secara terbuka mendukung perang AS terhadap Iran , memuji keputusan presiden untuk membatalkan rencana kunjungan utusan AS ke Pakistan untuk pembicaraan gencatan senjata .

“Keputusan Presiden Trump untuk membatalkan kunjungan Witkoff-Kushner ke Pakistan guna melanjutkan negosiasi dengan Iran saat ini adalah keputusan yang sangat bijaksana,” tulis Graham di X.

Senator itu juga menambahkan bahwa prioritas utama AS seharusnya adalah "untuk membangun kendali yang kuat atas Selat Hormuz", dan mengatakan bahwa operasi militer lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hal ini.

“Untuk mencapai tujuan itu, keterlibatan militer AS mungkin diperlukan dalam jangka pendek. Risiko yang terkait dengan pemulihan kebebasan navigasi di selat itu sangat sepadan,” kata Graham.