Peringatan Hari Bumi, Waste4Change Gelar Diskusi Pengelolaan Sampah di Indonesia

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Waste4Change bersama Sustainabilitas menggelar forum diskusi terbatas bertajuk "Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia".

Forum ini bertujuan untuk memperkaya perspektif serta mendorong lahirnya rekomendasi solusi yang holistik dan strategis, khususnya dalam menjawab persoalan sistem, tata kelola, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Turut hadir dalam diskusi ini Muhammad Bijaksana Junerosano (Founder & Chief Executive Officer Waste4Change) yang akrab dipanggil Sano, Fazlur Rahman Hassan (Affiliated Expert Sustainabilitas - Center for Sustainability Studies, Universitas Harkat Negeri), serta Nadia Sofia Habibie (Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center).

"Saat ini sekitar 60-70% sampah di Indonesia masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), baik yang dikelola secara sanitary landfill maupun terbuka, tanpa pengolahan lanjutan yang optimal," kata Seno di Jakarta, Senin (20/4).

Ia juga mengatakan bahwa ini masih banyak miskonsepsi yang masih umum terjadi di masyarakat yang berbeda dengan yang terjadi di lapangan yang berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

Seperti, tambah Seno, anggapan bahwa yang penting sampah diangkut, lalu daur ulang adalah solusi utama walaupun faktanya tidak semua sampah dapat didaur ulang, dan pengelolaan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah padahal ada banyak pihak yang terlibat, serta pemilahan cukup dilakukan di TPA, taktanya pemilahan di TPA masih terbatas dan belum optimal karena sampah banyak yang tercampur.

"Sampah yang Waste4Change kelola kurang dari 1% dari total sampah di Indonesia selama hampir 12 tahun berdiri. Penyelesaian masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu dibuang, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang memiliki manfaat," katanya.

Lebih lanjut, Fazlur menjelaskan bahwa aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Sebagian besar kepala daerah tahu biaya riil pengelolaan sampah jauh lebih besar dari yang dibebankan ke masyarakat. Tapi menetapkan kenaikan tarif retribusi sampah bukan kebijakan yang menghasilkan dukungan politik," katanya.

Akibatnya, kata Fazlur sistem persampahan terus berjalan dengan tarif yang terlalu rendah untuk menghasilkan layanan yang layak. Yang kita butuhkan adalah generasi baru pemimpin yang berani memperlakukan pengelolaan sampah sebagai persoalan ekonomi-politik, bukan sekadar teknis.

Lebih lanjut, Nadia juga menyoroti keterkaitan erat antara pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keamanan air yang kini menjadi fokus strategis The Habibie Center.

"Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan mayoritas sungai telah tercemar, sementara potensi kekeringan akibat El Niño diperkirakan akan memperparah situasi. Kita harus bersiap menghadapi dunia yang lebih kering. Karena itu, air yang tersisa harus tetap bersih dan dapat diakses oleh semua, terutama kelompok paling rentan," tutupnya.