Ancaman Lost Generation, Pertanian Gagal Tarik Minat Anak Muda

Rendahnya minat anak muda di sektor pertanian lebih disebabkan oleh ketidakmampuan sektor ini menawarkan pendapatan dan kepastian ekonomi yang layak, bukan karena kurangnya nasionalisme.

JAKARTA – Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam ketimbang sekadar perubahan preferensi. Sektor ini belum mampu menawarkan prospek pendapatan yang stabil, akses terhadap teknologi modern, maupun jaminan kesejahteraan yang kompetitif dibandingkan sektor lain.

Pertanian seringkali dipersepsikan sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai karier yang menjanjikan. Karenanya, ancaman lost generation dalam pertanian bukanlah persoalan menurunnya nasionalisme, melainkan kegagalan sistemik dalam menciptakan ekosistem yang menarik dan berkelanjutan.

Keterbatasan akses lahan, minimnya pembiayaan, serta rantai pasok yang panjang dan kurang efisien turut menekan nilai tambah yang diterima petani, khususnya generasi muda. Tanpa transformasi yang menyentuh aspek produktivitas, nilai ekonomi, dan modernisasi, sektor pertanian akan terus kehilangan regenerasi.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta menegaskan kedaulatan pangan tidak bisa dibangun hanya lewat narasi patriotisme atau ajakan emosional kepada generasi muda. Rendahnya minat anak muda di sektor pertanian lebih disebabkan oleh ketidakmampuan sektor ini menawarkan pendapatan dan kepastian ekonomi yang layak, bukan karena kurangnya nasionalisme.

“Ancaman lost generation dalam sektor pertanian bukan disebabkan oleh pudarnya rasa nasionalisme, melainkan akibat dari kegagalan sektor ini dalam menawarkan standar hidup yang layak. Generasi muda saat ini adalah kelompok yang sangat literat terhadap data dan peluang,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Senin (20/4).

Muliarta menilai, tanpa transformasi menuju pertanian modern berbasis teknologi (smart farming), sektor ini akan terus kalah menarik dibanding industri dan jasa. Selain itu, target swasembada seperti kedelai perlu dikaji ulang secara realistis, karena petani bertindak rasional—tanpa perlindungan harga dari tekanan impor, menanam komoditas tertentu justru berisiko merugi.

Dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin harga di atas biaya produksi serta memperkuat sistem seperti resi gudang. Di sisi lain, kedaulatan pangan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan mendorong praktik pertanian berbasis efisiensi, pengelolaan limbah, dan kesehatan tanah, bukan sekadar mengejar angka produksi.

"Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang hanya berorientasi pada hasil panen (output-oriented) tanpa mempedulikan manajemen limbah dan kesehatan tanah," ujarnya.

Peran Kunci

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan generasi muda memegang peran kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketua Harian I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Mayjen TNI Purn Bachtiar Utomo menyebut keterlibatan anak muda di sektor pertanian penting untuk mencegah terjadinya lost generation petani, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan bangsa.

HKTI juga menekankan bahwa isu pangan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Untuk mendorong minat petani, khususnya dalam budidaya kedelai, HKTI merekomendasikan intervensi konkret seperti penyediaan offtaker agar ada kepastian pasar dan harga.

“Dengan jaminan tersebut, diharapkan petani lebih termotivasi menanam kedelai dan mendukung target swasembada nasional,” ucapnya akhir pekan lalu.

Pada kesempatan lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kondisi petani menunjukkan perbaikan, tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,45 pada Februari 2026—rekor tertinggi menurut Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini menunjukkan bahwa harga yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya yang mereka keluarkan.

Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai indikasi bahwa kebijakan di sektor pertanian mulai berdampak nyata, sekaligus memperkuat daya beli petani. Peningkatan NTP juga dikaitkan dengan upaya deregulasi, efisiensi anggaran, serta transformasi menuju sistem pertanian yang lebih modern.