Mendag Budi Santoso Siapkan Kebijakan Baru Hadapi Produk Impor Pengganggu UMKM

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk mengidentifikasi produk impor yang dinilai mengganggu daya saing UMKM di pasar domestik.

Budi mengatakan hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian teknis untuk menyusun kebijakan impor yang sesuai dengan kondisi masing-masing komoditas.

“Kemarin saya juga sudah sering diskusi dengan Pak Maman, kira-kira produk apa saja itu yang mengganggu UMKM. Produk-produk impor apa saja, ya nanti kita bikin kebijakan yang lebih bagus,” kata Budi di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Budi, kebijakan impor tidak dapat diberlakukan secara seragam terhadap seluruh komoditas. Pemerintah membagi kebijakan impor menjadi barang yang dapat diimpor secara bebas, barang yang dilarang, serta barang yang pemasukannya diatur.

“Kalau impor kan ada tiga, tiga kebijakan ya. Kebijakannya, impor itu ada yang bebas, ya. Kemudian impor yang dilarang, ya. Dilarang itu berarti sama sekali tidak boleh diimpor, kemudian ada yang diatur,” ujarnya.

Ia mencontohkan pakaian jadi dan tekstil sebagai komoditas yang impornya diatur. Pemasukan produk tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Saat ini, kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Budi menjelaskan pengaturan impor juga melibatkan kementerian teknis yang membidangi masing-masing komoditas. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan nasional, kapasitas produksi dalam negeri, serta kekurangan yang perlu dipenuhi melalui impor.

“Mereka yang lebih tahu bagaimana sih atau berapa sih kebutuhan nasionalnya, kemudian produksinya berapa, kekurangannya baru impor,” katanya.

Tekanan Produk Impor

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Februari 2026 menilai persoalan pertumbuhan UMKM tidak lagi hanya berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga kondisi pasar domestik.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp270 triliun yang disalurkan kepada 4,58 juta debitur.

Dalam pembahasan tersebut, Maman menyoroti masuknya produk impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal, yang dinilai menyulitkan produk UMKM untuk bersaing di pasar domestik.

Menurut dia, dukungan pembiayaan, pelatihan, dan fasilitasi produksi harus dibarengi dengan penguatan akses pasar agar produk UMKM dapat terserap dan berkembang.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Januari-Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.095,74 triliun.

Impor bahan baku dan penolong tercatat sebesar 43,17 miliar dolar AS, barang modal 12,98 miliar dolar AS, serta barang konsumsi sebesar 5,15 miliar dolar AS.

Dengan komposisi tersebut, bahan baku dan barang modal secara gabungan menyumbang sekitar 91,6 persen dari total nilai impor Indonesia pada periode Januari-Maret 2026. Sementara itu, barang konsumsi menyumbang sekitar 8,4 persen.

Budi menegaskan penyusunan kebijakan lebih lanjut terkait produk impor perlu dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing komoditas.

“Kita duduk bareng-bareng karena walaupun impor itu tidak semata-mata dari kami. Ya, karena impor itu harus ada kementerian teknis yang membidangi komoditasnya, ya pembina industrinya, produknya,” ujar Budi.