Ekonom Energi UGM Nilai Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tepat, Tekan Beban APBN

YOGYAKARTA — Ekonom energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku 18 April 2026 sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan ini diperlukan karena selama ini Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian sehingga pemerintah menanggung kompensasi yang cukup besar.

Fahmy menyebutkan kenaikan harga BBM non-subsidi yang tergolong cukup tinggi tersebut diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi maupun daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan oleh jumlah konsumen BBM non-subsidi yang relatif kecil dan mayoritas berasal dari kelompok masyarakat berdaya beli tinggi, sehingga tekanan terhadap konsumsi secara umum dinilai terbatas.

Ia juga menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Green Pertamax sebagai langkah strategis. Menurutnya, kedua jenis BBM tersebut memiliki jumlah konsumen yang lebih besar dibandingkan jenis BBM non-subsidi lainnya, sehingga kenaikan harga berpotensi mendorong inflasi serta menekan daya beli masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, Fahmy mengingatkan bahwa jika harga Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan sementara harga Pertalite tetap, hal itu berpotensi memicu peralihan konsumsi secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan beban subsidi BBM yang justru ingin ditekan oleh pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Menurut Fahmy, jaminan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat dan dapat mencegah terjadinya panic buying dalam jangka pendek.

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan tolok ukur waktu dalam kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kekecewaan publik apabila tidak dapat dipenuhi. Fahmy menilai ketidakpastian akibat eskalasi konflik di Timur Tengah membuat situasi harga minyak dunia sulit diprediksi. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan indikator harga minyak dunia sebagai acuan dalam menentukan kebijakan harga BBM subsidi, agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.