BGN Tegaskan Mayoritas SPPG Beroperasi Sesuai Standar

KABUPATEN BOGOR - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hanya 62 kasus menu buruk yang viral dari sekitar 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi selama Ramadan.

“Dari 25 ribu yang jalan di Ramadan, 62 yang menghasilkan menu yang jelek. Dan menu yang jelek itulah yang viral,” kata Dadan saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4).

Dadan menegaskan mayoritas SPPG di seluruh Indonesia tetap berjalan baik dan memberikan layanan sesuai standar kepada masyarakat.

Ia menyayangkan sorotan publik yang lebih banyak tertuju pada kasus negatif, sementara ribuan SPPG lain yang berjalan baik justru tidak mendapat perhatian. “Padahal yang 24 ribu sekian itu bagus-bagus tidak viral,” ujarnya.

Menurut Dadan, kondisi tersebut perlu diluruskan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai pelaksanaan program MBG Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk mitra dan masyarakat, untuk turut menyampaikan cerita positif dari penerima manfaat program tersebut.

Dadan menegaskan, secara umum pelaksanaan SPPG di berbagai daerah telah memberikan manfaat luas, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Saat ini, lanjut dia, cakupan penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 62 juta orang di seluruh Indonesia.

BGN memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk menjaga kualitas layanan SPPG, sehingga program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, peran mitra dan masyarakat juga penting dalam menjaga standar kualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut.

Mitra Kunci

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mengungkapkan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi mitra kunci dalam percepatan pembangunan dapur SPPG.

Dadan mengapresiasi kontribusi Kadin, khususnya Kadin Kabupaten Bogor, yang telah berperan aktif membangun dan mengoperasikan dapur MBG di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, tanpa keterlibatan mitra seperti Kadin, pembangunan SPPG akan berjalan lebih lambat jika hanya mengandalkan pemerintah.

Menurut dia, BGN pada 2025 memiliki anggaran sekitar 6 triliun rupiah untuk pembangunan SPPG, namun realisasinya terbatas dan belum seluruhnya operasional.