Meski Resilien, Ruang Fiskal APBN Mulai Hadapi Tekanan

>> Perkembangan defisit anggaran perlu dicermati karena realisasinya cenderung meningkat lebih cepat. 

>> Jika harga minyak dunia capai 105 dollar AS per barel dan rupiah berada di level 17 ribu rupiah, maka defisit APBN bisa menembus 3,6 persen.

SURABAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai masih memiliki daya tahan (resilien) di tengah lonjakan harga energi global. Kendati demikian, ruang fiskal Indonesia mulai menghadapi tekanan.

Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Rahma Gafmi mengatakan resiliensi APBN itu sedang diuji sampai ke batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dollar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang (melebarkan defisit) atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma kepada Antara, Minggu (12/4).

Dalam hal perkembangan defisit anggaran perlu dicermati karena realisasinya cenderung meningkat lebih cepat dari perkiraan awal tahun. Per Maret 2026, defisit APBN tercatat melonjak sekitar 240,1 triliun rupiah atau naik 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Rahma memandang pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit tetap dalam batas aman, sejalan dengan target yang ditetapkan.

“Target awal pemerintah 2,68 persen terhadap PDB. Kita sebagai ekonom memperingatkan risiko defisit mendekati batas aman konstitusi di 3,0 persen jika harga minyak tidak segera melandai atau jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM,” katanya.

Meski APBN masih menunjukkan ketahanan, Rahma menggarisbawahi perlunya pengelolaan yang hati-hati di tengah ketidakpastian global saat ini.

Dengan dinamika harga energi yang fluktuatif dan tekanan geopolitik yang masih berlangsung, ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang adaptif agar stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Menkeu Purbaya masih optimis bisa menjaga di bawah 3 persen, namun mulai muncul wacana mengenai kebutuhan Perppu jika kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem untuk memberi ruang fiskal yang lebih lebar,” kata Rahma.

Bantalan Fiskal

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap optimistis dapat menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, atau sekitar 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun harga minyak dunia meningkat.

Menurut dia, asumsi tersebut telah memperhitungkan skenario harga minyak mencapai 100 dollar AS per barel sepanjang tahun.

“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” kata Purbaya.

Pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan dalam kondisi mendesak.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik 420 triliun rupiah. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” katanya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Dipo Satria Ramli,mengatakan jika harga minyak dunia mencapai 105 dollar AS per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di level Rp17 ribu, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen atau melampaui angka maksimal sebesar 3 persen.

“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tapi kan secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina. Neraca Pertamina kita belum lihat data terakhir bulanan, tapi saya rasa mereka menghadapi banyak tantangan,” kata Dipo.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, bukan masalah subsidinya saja, tetapi soal keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi. Kalau subsidi nanti bisa diselesaikan dengan mekanisme kompensasi, tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan itu adalah Pertamina mampu tidak mengadakan di hari-hari ke depan atau bulan berikutnya.