Dorong Reformasi Subsidi untuk Ketahanan Energi

Penyaluran subsidi yang selama ini masih dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran perlu diperbaiki agar manfaatnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Upaya memperkuat ketahanan energi nasional perlu diakselerasi melalui kebijakan efisiensi energi yang lebih terintegrasi dan transformasi sektor transportasi menuju energi bersih.

Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan efisiensi energi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi berkelanjutan.

Seperti dikutip dari Antara, Anggota Pemangku Kepentingan DEN dari kalangan lingkungan hidup, Saleh Abdurrahman, menyatakan konservasi energi tidak hanya sebatas penghematan, tetapi memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan fiskal negara.

“Konservasi energi bukan hanya upaya efisiensi semata, tetapi merupakan langkah strategis untuk menekan konsumsi energi, mengurangi beban subsidi, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (11/4).

Menurut dia, penguatan kebijakan efisiensi dan konservasi energi menjadi bagian integral dalam implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN), karena mampu menurunkan intensitas energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Efisiensi energi memiliki kontribusi nyata dalam menurunkan intensitas energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan dalam pembekalan Program Magang Mahasiswa Bidang Efisiensi Energi (M2BEE), yang juga memperkenalkan kerangka regulasi pendukung, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 dan Nomor 40 Tahun 2025.

“Kami berharap para peserta mampu memahami konservasi energi secara komprehensif dan berperan aktif dalam mendukung agenda transisi energi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya efisiensi energi harus menjadi gerakan bersama karena berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan fiskal dan pengurangan tekanan subsidi.

“Upaya efisiensi energi harus menjadi gerakan bersama karena selain memperkuat ketahanan energi, langkah ini juga berkontribusi langsung dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap subsidi energi,” katanya.

Transportasi Umum

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai transformasi transportasi publik berbasis listrik menjadi langkah krusial untuk menghadapi krisis energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,” katanya di Jakarta, MInggu (12/4).

Ia menilai sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi energi. Oleh karena itu, peralihan ke transportasi publik perlu didorong secara masif, termasuk melalui penggantian armada bus menjadi listrik.

Djoko juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan angkutan pengumpan agar konektivitas meningkat dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.

Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Ia mendorong digitalisasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pengalihan sebagian anggaran subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki juga dinilai penting.

Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 dinilai perlu dilanjutkan secara seimbang agar mendukung ketahanan energi tanpa mengganggu ketahanan pangan.

“Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi,” kata Djoko.