SDM Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan hilirisasi, termasuk pembatasan ekspor, akan lebih efektif jika didukung infrastruktur dan SDM yang kuat serta kemudahan impor bahan baku.

JAKARTA – Bank Dunia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan sebagai fondasi utama kebijakan industri Indonesia di tengah tantangan global.

Seperti dikutip dari Antara, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa penguatan keterampilan tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur publik menjadi pilar utama yang harus diperkuat.

“Indonesia masih menghadapi kelemahan serius dalam pendidikan dasar. Banyak anak belum mampu membaca sesuai usia atau melakukan perhitungan sederhana,” ujarnya dalam wawancara daring dari Jakarta, Rabu (8/4).

“Selain itu, kualitas pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) dan manajerial juga masih lemah,” katanya menambahkan.

Menurut Mattoo, penguatan modal manusia perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur seperti energi, pelabuhan, jaringan serat optik, dan jalan. Ia menilai Indonesia telah mencatat kemajuan, namun masih perlu ditingkatkan.

Pilar kedua, lanjut dia, adalah menghapus kebijakan yang menghambat aktivitas ekonomi, seperti hambatan non-tarif. Reformasi tersebut dinilai dapat memperbaiki iklim usaha secara signifikan.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan hilirisasi, termasuk pembatasan ekspor, akan lebih efektif jika didukung infrastruktur dan SDM yang kuat serta kemudahan impor bahan baku. Sebaliknya, pembatasan impor justru berisiko melemahkan daya saing ekspor.

Selain itu, pemberian insentif seperti tax holiday akan lebih optimal jika didukung fondasi pendidikan dan infrastruktur yang kuat serta didahului penghapusan kebijakan yang tidak efisien.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, sedikit turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 4,2 persen.

Mattoo menjelaskan prospek ekonomi kawasan dipengaruhi tiga faktor utama, yakni konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, pembatasan perdagangan di Amerika Serikat, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Tekanan ke Industri

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai dunia industri perlu menyesuaikan strategi produksi dan distribusi di tengah kenaikan harga energi global.

“Yang mana ini bisa berdampak terhadap peningkatan harga yang dijual atau produk olahan yang artinya ditransmisikan ke dalam harga di tingkat konsumen,” kata Faisal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut pelaku usaha kini melakukan strategi penyesuaian seperti downsizing.

“Sejauh ini produsen putar strategi dengan downsizing atau mengecilkan ukuran dan kualitas agar permintaan tidak terganggu. Konsumen tidak siap hadapi penyesuaian harga di ritel. Tapi strategi downsizing tentu ada batasnya,” kata Bhima.

Ia menambahkan, kenaikan biaya logistik impor dan bahan baku akan mendorong inflasi produsen yang pada akhirnya diteruskan ke konsumen, khususnya di sektor makanan dan minuman.

Bhima memperkirakan tekanan harga masih akan berlangsung dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Untuk itu, ia mengusulkan penurunan tarif PPN menjadi 9 persen, menjaga kecukupan subsidi energi, serta stabilitas nilai tukar.