DPRD Bali Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp21 Miliar, Terapkan WFH Demi Efisiensi Energi

Denpasar - DPRD Bali memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 10 persen pada tahun ini sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

"Ya, ada penghematan. Di DPRD Bali sendiri kena 10 persen penghematan, anggaran perjalanan dinas," kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Senin (6/4).

Ia mengatakan pemangkasan dilakukan pada alokasi perjalanan dinas karena sektor tersebut paling banyak membutuhkan penggunaan energi, terutama bahan bakar minyak.

Untuk mengefektifkan anggaran yang tersisa, Mahayadnya mengarahkan anggota dewan dan jajaran kesekretariatan agar membatasi perjalanan dinas hanya untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).

"Kita hanya berangkat ketika ada raperda, tidak ada keberangkatan selain itu. Kemudian sidak di dalam daerah yang kita lebih gencarkan," ujarnya.

Sekretaris DPRD Bali I Ketut Nayaka menambahkan nilai pemangkasan sebesar 10 persen tersebut mencapai sekitar Rp21 miliar. Selain menghemat penggunaan bahan bakar minyak, efisiensi perjalanan dinas juga menekan pengeluaran untuk konsumsi kegiatan.

Ia menyebut hingga kini belum ada pembatalan jadwal yang terdampak kebijakan tersebut. Beberapa alokasi tertentu seperti panitia khusus (pansus) tidak mengalami pemangkasan agar kinerja tetap optimal.

"Saya kira tidak akan mempengaruhi kinerja. Misalnya BBM dikurangi, kita juga ada WFH, apalagi sekarang sudah bisa menggunakan Zoom meeting seperti saat COVID-19. Itu cukup membantu efisiensi penggunaan anggaran," katanya.

Selain memangkas perjalanan dinas, DPRD Bali juga mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat.

Nayaka mengatakan pejabat eselon II bersama sekretaris, atau eselon III jika diperlukan, tetap bekerja di kantor, sementara pegawai lainnya bekerja dari rumah dengan absensi virtual. Jadwal kegiatan anggota dewan juga akan disesuaikan.

Penghematan juga dilakukan terhadap penggunaan peralatan kantor yang membutuhkan energi besar, seperti pendingin ruangan dan lampu.

Melalui kebijakan tersebut, DPRD Bali berharap penghematan energi dapat berjalan optimal, sekaligus memungkinkan realokasi anggaran untuk pembangunan daerah, seperti pemulihan kawasan mangrove, penanganan sedimentasi sungai, serta perbaikan jalan.