Mujiyono Kecam Premanisme di Cikini, Desak Satpol PP dan Polisi Bertindak Tegas

JAKARTA – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono, mengecam keras tindakan pemalakan dan pengancaman yang menimpa seorang pedagang bubur di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di ruang publik.

"Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan premanisme yang dialami oleh pedagang kecil seperti tukang bubur di kawasan Cikini. Peristiwa ini mencerminkan masih adanya celah dalam pengawasan dan penegakan ketertiban umum, yang berdampak langsung terhadap rasa aman warga Jakarta," kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

Mujiyono mendorong agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian segera bersinergi untuk menertibkan kawasan rawan premanisme dengan meningkatkan patroli. Menurutnya, ketertiban umum tidak bisa hanya ditangani secara reaktif setelah kasus viral, melainkan harus dilakukan secara preventif.

"Kami mendesak Satpol PP untuk segera meningkatkan patroli dan kehadiran di titik-titik rawan seperti pusat kuliner, pasar tradisional, dan lokasi UMKM. Jangan menunggu kejadian viral untuk bergerak—kinerja ketertiban harus bersifat preventif dan menjangkau lapisan masyarakat paling bawah," tegasnya.

Politikus Demokrat itu juga menyoroti pentingnya percepatan pemasangan dan perluasan jaringan kamera pengawas (CCTV) di ruang publik, khususnya di kawasan yang rawan terhadap tindak kriminal dan pelanggaran ketertiban.

"Insiden ini juga menjadi pengingat pentingnya percepatan pemasangan dan perluasan jaringan CCTV di ruang-ruang publik, sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta. Program pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV harus diprioritaskan di wilayah yang memiliki potensi gangguan ketertiban," ucapnya.

Lebih jauh, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan kanal pelaporan yang responsif dan terhubung langsung dengan Satpol PP dan kepolisian. Hal itu dinilai penting untuk mempercepat penanganan kasus serta memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil dan warga miskin kota.

"Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan kanal pelaporan yang cepat, mudah diakses, dan terhubung langsung dengan aparat Satpol PP maupun kepolisian. Perlindungan terhadap warga dan pedagang kecil merupakan tolak ukur keberhasilan kebijakan ketenteraman dan perlindungan sosial di Jakarta," jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan segala bentuk premanisme yang terjadi di lingkungan mereka. Menurutnya, keberanian warga dalam melawan ketakutan adalah bagian penting dari membangun ketertiban umum yang berkeadilan.

"Saya juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor dan terus membangun solidaritas sosial melawan premanisme. Pemerintah harus berpihak pada yang lemah dan bertindak tegas terhadap oknum yang menebar ketakutan di ruang publik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang tukang bubur berinisial HM menjadi korban pemalakan oleh dua orang pelaku berinisial A dan DF di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (25/7/2025) pukul 07.30 WIB saat korban tengah berjualan.

"(Kedua pelaku) meminta uang dengan alasan kedua terlapor yang memegang wilayah di tempat pelapor berjualan," ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dalam keterangannya, Minggu (27/7).

Pelaku A sempat mengancam korban dengan ucapan bernada intimidatif. "Sudah cepat transfer, kalau tidak nanti anak-anak turun," katanya menirukan ancaman pelaku.

Karena ketakutan, korban akhirnya mentransfer uang ke rekening pelaku sebanyak dua kali. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Saat ini, kasus sedang ditangani oleh kepolisian setempat.