B50 Bukan Strategi Ideal Turunkan Permintaan BBM Jangka Panjang

JAKARTA - Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 50 persen terhadap solar yang efektif akan berlaku mulai 1 Juli mendatang. Langkah itu diklaim akan menghemat subsidi senilai 48 triliun rupiah.

Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengapresiasi langkah pemerintah menghadapi tekanan geopolitik, namun dia berpandangan kalau pemerintah jangan sampai salah langkah mencari solusi untuk keluar dari krisis.

Fabby menegaskan bahwa program B50 bukan strategi ideal untuk menurunkan permintaan BBM dalam jangka panjang dan tidak layak secara ekonomi dan fiskal. Walaupun program B50 dapat mengurangi kebutuhan gasoil (minyak diesel/solar) dalam jangka pendek tapi tidak berarti meningkatkan ketahanan energi dalam jangka panjang.

“Mandat biodiesel dengan campuran yang lebih tinggi akan berdampak pada alokasi minyak sawit yang lebih besar untuk bahan bakar, penurunan ekspor yang berdampak pada penerimaan negara, tekanan logistik, dan kenaikan beban finansial,” kata Fabby.

Sejumlah fakta ulas Fabby perlu menjadi perhatian pemerintah dalam program tersebut. Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis CPO saat inijelasnya  20-30 persen lebih mahal daripada minyak diesel konvensional. Dengan HIP FAME Maret 2026 di angka 13.910 rupiah per liter (belum termasuk ongkir), terdapat selisih signifikan dibanding harga diesel yang hanya berkisar 11.000-12.100 rupiah per liter pada asumsi harga minyak mentah dunia berkisar 90-100 dollar AS per barel.

Menurut dia, transisi ke B50 berpotensi meningkatkan subsidi biodiesel sebesar 29 triliun rupiah di atas alokasi B40, melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini.

Lonjakan harga CPO global dan pelemahan rupiah tambahnya makin memperlebar disparitas harga. Kondisi itu menciptakan risiko defisit anggaran subsidi yang tidak lagi mampu ditutup oleh pungutan ekspor.

Selanjutnya tegas Fabby, implementasi B50 membutuhkan 20,1 juta ton FAME, yang akan meningkatkan permintaan CPO domestik dan memangkas volume ekspor CPO sebesar 4–5 juta ton, dengan tingkat produksi CPO yang diperikirakan sama dengan 2025.

Penurunan ekspor itu memicu kehilangan penerimaan negara dari pajak dan bea keluar sebesar 11,9-14,6 triliun rupiah, sebuah kontradiksi kebijakan di mana negara kehilangan pendapatan justru saat beban subsidi melonjak.

“Program B50 berisiko membebankan biaya subsidi kepada petani kecil melalui skema Pajak Ekspor (PE) yang menekan harga tandan buah segar (TBS). Hasil kajian Pranata UI (2025) menunjukkan kenaikan PE untuk menyokong biodiesel dapat menggerus harga TBS hingga 1.725 rupiah per kilo gram (kg), yang secara sistematis berpengaruh pada petani mandiri,”sebutnya.

Kajian IESR juga menunjukkan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta kemampuan subsidi biodiesel, dan dampak pada petani dan penghematan dari impor, maka pencampuran 40 persen FAME dengan minyak solar (B40) merupakan tingkat pencampuran yang paling optimal, aman dan risiko fiskal yang terkelola dengan lebih baik.

Oleh karena itu IESR merekomendasikan agar pemerintah tidak melanjutkan program B50, dan tetap pada program B40. Upaya penurunan BBM dapat dilakukan dengan mendorong elektrifikasi transportasi secara agresif.

Untuk mendapatkan hasil optimal penghematan BBM dalam menengah dan jangka panjang, pemerintah perlu segera melakukan percepatan elektrifikasi transportasi kendaraan penumpang, bus, dan kendaraan roda dua, mendorong penggunaan transportasi publik, perbaikan kualitas bahan bakar minyak dengan mengadopsi standar Euro-4 ke atas, dan peningkatan standar efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor.

>>

Kemandirian Energi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Pertamina sendiri kata Airlangga sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun rupiah,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Presiden mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global. Kementerian ESDM menyampaikan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Data Kementerian ESDM juga menunjukkan pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Keberhasilan itu berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar 130,21 triliun rupiah dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar 20,43 triliun rupiah.