120 Rumah Baru Langsung Diserahkan, Penanganan Bencana di Tapanuli Selatan Paling Cepat

JAKARTA - Pemerintah menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera menilai proses pembangunan di Tapanuli Selatan tergolong sangat cepat. Kecepatan ini disebut menjadi salah satu yang terbaik dibanding daerah lain.

"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap bergantung pada tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama dimulai dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun data korban secara rinci dan akurat.

Pendataan tersebut dilakukan berbasis nama dan alamat lengkap serta tingkat kerusakan rumah. Data ini kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik sebelum masuk tahap pembangunan.

Tahap berikutnya melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi juga turut berkontribusi.

Kecepatan proses ini turut didukung oleh langkah cepat Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan dalam menyerahkan data korban. Data yang lengkap dari kategori kerusakan ringan hingga berat mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan.

"Itu juga karena data dari Pak Bupati yang diserahkan dengan cepat," jelasnya.

Selain hunian tetap, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan lain kepada warga terdampak. Bantuan tersebut mencakup dana tunggu hunian sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan selama masa pengungsian.

Warga juga menerima bantuan jaminan hidup dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari. Selain itu, diberikan bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta serta stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

Keberhasilan penanganan di Tapanuli Selatan dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pemerintah mendorong kepala daerah di wilayah terdampak untuk meniru sistem pendataan yang cepat dan akurat.

"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak," ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema berbeda sesuai kondisi masyarakat. Skema tersebut meliputi pembangunan in situ oleh BNPB, pembangunan komunal oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif. Penanganan yang cepat diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat terdampak secara signifikan.