Pembelajaran Hybrid Dibatalkan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah setelah rangkaian libur hari raya Idul Fitri.

Ia mengatakan wacana penerapan kegiatan belajar mengajar secara hybrid (daring dan luring) dibatalkan karena mempertimbangkan aspek akademik dan penguatan pendidikan karakter para murid.

“Sesuai hasil rapat lintas kementerian pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter,” kata Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta, Rabu (26/3).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pembelajaran dapat dilaksanakan seperti biasa, yakni siswa dapat datang ke sekolah untuk proses pembelajaran. “Pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” kata Pratikno.

Ia menambahkan memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring.

Namun demikian, lanjutnya, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, maka pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

Menko PMK pun menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Menurutnya, di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, ia mengatakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Perlu Kajian

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyatakan tak setuju soal wacana kegiatan belajar bagi siswa sekolah kembali dilaksanakan secara daring mulai April 2026 demi kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang dilakukan pemerintah.

Belajar dari pengalaman Covid-19, menurut dia, strategi pembelajaran daring kurang efektif bagi siswa sekolah. Dia mengatakan bahwa wacana kebijakan itu perlu dikaji lebih mendalam.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” kata Esti di Jakarta, Senin lalu.

Dampak yang dimaksud meliputi tantangan kemampuan anak dalam menyerap materi pelajaran, kedisiplinan, pembentukan karakter, kendala teknologi, dan lain sebagainya. “Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana,” kata legislator yang membidangi urusan pendidikan itu.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah mencari solusi lain dalam mengantisipasi dampak kondisi global. Dia menegaskan bahwa pendidikan anak-anak tidak boleh dikorbankan karena dapat menyebabkan dampak berkepanjangan.

Sementara itu, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar 89,5 triliun rupiah untuk mendukung sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) di seluruh Indonesia yang ditingkatkan menjadi 60.000 unit pada tahun 2026.

“Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026 melalui Kementerian Keuangan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Rabu.

Pada awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 14,1 triliun rupiahuntuk menyasar 11.744 satuan pendidikan pada tahun 2026.

Namun, komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas ditingkatkan jumlah sekolah yang akan direnovasi hingga mencapai 60.000 unit. Ant/S-2