Pemerintah Pertahankan Batas Defisit APBN Tiga Persen

Pemerintah mempertahankan batas defisit tiga persen APBN terhadap PDB untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara, terkecuali ada kedaruratan dan krisis besar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah mempertahankan batas defisit tiga persen APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) kecuali ada kedaruratan dan krisis besar seperti pada masa pandemi Covid-19.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/3), menjelaskan pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam wawancara khususnya dengan Bloomberg yang disiarkan pada Maret 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan batas defisit APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara. Batas defisit tiga persen itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” kata Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai defisit tiga persen dalam sesi wawancara khusus. “Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” sambung Presiden.

Dalam sesi wawancara yang sama, Presiden Prabowo juga menilai Indonesia ada pada kondisi yang lebih beruntung dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di tengah-tengah ancaman krisis minyak akibat perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat (AS).

Di tengah ancaman krisis minyak akibat pasokan dan distribusi minyak mentah dunia yang terhambat oleh perang, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki beberapa sumber daya alternatif, yang relatif masih murah dan dapat menjamin ketahanan energi nasional.

Energi Panas Bumi

Di saat yang sama, Presiden melanjutkan pemerintah juga terus mengembangkan energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air/banyu, dan biofuel sebagai sumber energi alternatif. “Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar,” ujar Presiden Prabowo.

Isu terkait defisit tiga persen menjadi sorotan terutama setelah naiknya harga minyak mentah dunia akibat perang Iran vs AS dan zionis Israel. Dalam Sidang Kabinet Paripurna minggu lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo sulit untuk mempertahankan batas defisit tiga persen apabila perang berlarut hingga 6 bulan ataupun 10 bulan.

Sementara itu, sejumlah Fraksi Partai Politik (Parpol) di DPR RI menyatakan mendukung opsi Presiden Prabowo untuk mengurangi gaji pejabat, khususnya anggota kabinet maupun anggota DPR RI sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa dirinya siap dipotong gaji jika negara membutuhkan. Menurut dia, hal itu adalah upaya dalam menciptakan kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.

“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden. Dia menilai negara harus mendahulukan kepentingan rakyat. “Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah.