Pemerintah Didorong Bertindak Cepat Agar Ekonomi Tak Terperosok

JAKARTA – Pemerintah dituntut segera menyiapkan strategi tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Langkah-langkah strategis, mulai dari pengelolaan cadangan devisa, reformasi subsidi energi, hingga kebijakan fiskal proaktif, diharapkan mampu meredam tekanan eksternal sebelum dampak global menggerus ketahanan ekonomi secara lebih luas.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi melebar hingga di atas ketetapan dalam Undang-Undang sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pelebaran dipicu pelemahan rupiah saat ini hingga mendekati 17.000 rupiah per dollar AS, jauh di atas asumsi APBN sebesar 16.500 rupiah pe dollar AS. Selain itu, tekanan juga datang dari lonjakan harga minyak hingga 100 dolar per barel saat ini atau melampaui asumsi pemerintah di 70 dollar AS per barel.

“Kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dollar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas,” jelas Esther seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/3).

Meski tekanan global meningkat, Esther menilai pemerintah masih bisa menjaga ketahanan ekonomi dengan mengarahkan belanja negara ke program produktif, memperluas sumber devisa, memperkuat strategi hedging rupiah, serta memperkuat ketahanan energi melalui kilang domestik dan percepatan investasi energi terbarukan seperti air, surya, dan angin.

"⁠Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan harapannya agar skenario terburuk perang di Timur Tengah tidak terjadi, meski konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS)-Israel telah berlangsung dua pekan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif dan opsi penghematan untuk menghadapi potensi dampak konflik, sambil menekankan pentingnya kewaspadaan meski kondisi Indonesia saat ini relatif aman.

"Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kemungkinan defisit APBN melampaui 3 persen jika perang di Timur Tengah berlarut hingga 5-10 bulan. Pemerintah memproyeksikan harga minyak dunia naik dari 90 hingga 115 dollar AS per barel tergantung durasi konflik, sementara kurs rupiah saat ini tercatat 17.000 lebih tinggi dari asumsi APBN di 16.500 rupiah per dollar AS.

“Dengan pertumbuhan ekonomi dipertahankan 5,3 persen dan imbal hasil SBN (Surat Berharga Negara) 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen dalam skenario terburuk,” ujarnya.

Kejar Kemandirian

Pakar ekonomi dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Ermatry Hariani menilai ancaman krisis energi, pangan, dan ekonomi akibat konflik berkepanjangan menuntut pemerintah serius mengejar kemandirian, terutama melalui energi baru dan terbarukan (EBT). Kenaikan harga energi dan pangan yang berkelanjutan berpotensi memperburuk inflasi, menurunkan daya beli, dan melambatkan ekonomi global.

Dia menekankan pentingnya kemudahan investasi EBT, konsistensi dalam ketahanan pangan, serta koordinasi kebijakan dan perdagangan regional, khususnya antar-negara berkembang (Selatan-Selatan), untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan global. “Pemerintah jangan ragu-ragu untuk membongkar aturan-aturan yang menyulitkan EBT berkembang, karena investornya tentu ingin kemudahan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Minggu (15/3).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistiramenekankan strategi mitigasi krisis minyak Timur Tengah melalui paket kebijakan, termasuk Work From Home (WFH) disertai subsidi upah 3,5 juta rupiah per bulan agar produktivitas tetap terjaga dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari. Selain itu, dia mendorong subsidi transportasi publik hingga 1 rupiah untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar minyak.

Peneliti ekonomi Celios lainnya, Nailul Huda menyatakan nilai tukar yang melemah dan lonjakan harga minyak mentah dalam rupiah berpotensi memperlebar defisit fiskal. Meski demikian, faktor utama tetap pada tata kelola fiskal yang kurang efektif, termasuk alokasi dana besar untuk program Makan Bergisi Gratis (MBG) yang meningkatkan belanja negara secara signifikan.

"Investor tidak masuk ke pasar keuangan dalam negeri, justru keluar. Alhasil terjadi capital outflow (arus modal keluar) dan melemahkan nilai tukar rupiah," tutup Huda.