Kremlin Buka Suara: Trump Tak Minta Gencatan Senjata Saat Hubungi Putin Soal Ukraina

JAKARTA - Kremlin menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengajukan permintaan gencatan senjata kepada Presiden Vladimir Putin dalam percakapan telepon pada Senin. Selain itu, kedua pihak juga tidak menetapkan jadwal baru untuk melanjutkan komunikasi trilateral antara Russia, Ukraina, dan Amerika Serikat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tetap menghargai upaya Washington dalam memediasi konflik di Ukraina. Ia menegaskan Russia tertarik untuk melanjutkan proses diplomasi tersebut.

"Presiden Putin sangat menghargai upaya mediasi ini; kami berterima kasih untuk itu dan tertarik agar proses ini terus berlanjut," kata Peskov dalam konferensi pers di Moskow, Selasa.

Peskov juga menegaskan bahwa Trump tidak mengajukan permintaan gencatan senjata di Ukraina sebelum tercapainya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Menurutnya, berbagai mekanisme yang berkaitan dengan kemungkinan gencatan senjata sebenarnya telah lama dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

"Syarat-syarat seperti itu tidak ditetapkan," kata Peskov.

"Hal ini sudah berulang kali dinyatakan. Semua tata cara terkait gencatan senjata sudah dipahami dengan baik," lanjutnya.

Peskov juga menyinggung laporan yang menyebut Kyiv membutuhkan jeda konflik untuk membantu negara-negara Arab menghadapi serangan pesawat tak berawak dari Iran. Namun ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak menjadi bagian dari permintaan resmi dalam percakapan antara kedua pemimpin.

Selain isu gencatan senjata, pembicaraan juga menyinggung kemungkinan pencabutan sebagian sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor minyak Russia. Meski demikian, Peskov mengatakan topik tersebut tidak dibahas secara rinci dalam percakapan telepon tersebut.

"Tindakan yang diambil oleh AS, yaitu pembatasan minyak, terkait dengan upaya untuk menstabilkan situasi di pasar energi global di tengah situasi di Teluk Persia," kata Peskov.

Menanggapi pernyataan Washington bahwa Trump menyerukan pengakhiran konflik Ukraina dengan cepat, Peskov mengatakan pada dasarnya semua pihak memang menginginkan penghentian pertempuran. Namun ia menilai proses menuju gencatan senjata tetap memerlukan langkah diplomasi yang matang.

"Secara umum, memang, semua orang tertarik pada gencatan senjata yang cepat, sulit untuk membantah hal itu," kata Peskov.

"Hasil konkret utama adalah format trilateral perlu dilanjutkan. Semua pihak tertarik dengan hal itu dan yang terpenting Amerika siap melanjutkan upaya mediasi mereka," lanjutnya.

Meski demikian, hingga kini belum ada tanggal maupun lokasi yang ditetapkan untuk pertemuan trilateral berikutnya. Peskov mengatakan komunikasi diplomatik tetap berlangsung melalui berbagai jalur yang ada.

Menurutnya, Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff masih menjalin komunikasi dengan pihak Russia. Kontak tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga dialog antara kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Peskov juga menyinggung situasi di Timur Tengah yang semakin memanas. Ia mengatakan Putin sebelumnya telah mengajukan berbagai opsi mediasi Russia bahkan sebelum konflik pecah.

Peskov menyebut sejumlah usulan Russia untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut masih dalam tahap pertimbangan berbagai pihak. Namun ia menegaskan Putin tidak dapat langsung disebut sebagai mediator resmi dalam konflik tersebut.

"Ini membutuhkan banyak pemahaman, banyak kesepakatan. Jadi mari kita bersabar sedikit," kata Peskov.

Ia menambahkan Russia tetap siap membantu meredakan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di satu sisi serta Iran di sisi lain. Namun Peskov menolak memberikan komentar terkait laporan media mengenai dugaan transfer intelijen Russia kepada Iran.

Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Sebagai respons, Teheran melancarkan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara Teluk yang menampung aset militer Amerika Serikat. Situasi tersebut memperburuk ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.