Gubernur Jateng Sebut 119 SPPG Gandeng BUMdes dan Kopdes Merah Putih

Rabu, 04 Mar 2026, 08:40 WIB

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa setidaknya 110 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

"Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis, membangun sumber daya manusia, sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota," katanya di Semarang, Selasa (3/3).

Ket. Foto: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. — Sumber: antara foto

Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Tengah, yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Rinciannya, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 SPPG bermitra dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia menyebutkan, komoditas yang disuplai, meliputi ayam, telur, sayuran, bumbu, dan bahan makanan lainnya yang dipasok dari desa-desa di 35 kabupaten/kota.

Menurut dia, integrasi MBG dengan koperasi desa harus terus diperkuat, mengingat sejauh ini progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Jateng juga signifikan.

Dari total 8.523 desa/kelurahan yang ada di Jateng, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73 persen telah operasional dan telah memiliki 200.007 anggota, dan Jateng juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau 35 persen dari total nasional.

"Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Ia mengingatkan agar SPPG tidak mengambil bahan baku dari grosir besar di luar daerah, melainkan memprioritaskan pemasok lokal.

“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal," katanya.

Koperasi Merah Putih, kata dia, harus berfungsi sebagai agregator, sekaligus penyangga harga kebutuhan pangan strategis di pasaran.

"Jika harga gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain jatuh di bawah harga acuan, koperasi dapat menyerap dan menyalurkannya melalui skema MBG," katanya.

Redaktur: Sriyono

Penulis: Sriyono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.