Menteri Maman: UMKM Bukan Kurang Modal, tapi Kurang Pasar

JAKARTA – Ngomongin pertumbuhan UMKM, sering kali yang dibahas itu soal tambahan modal, bantuan subsidi, atau program pelatihan singkat.

Semua itu penting, tapi kalau mau pertumbuhannya benar-benar naik kelas, kita perlu berani lihat akar persoalannya. Jangan cuma obati gejala, tapi cari sumber masalahnya.

Secara lebih mendalam, banyak UMKM tersendat bukan semata karena kurang dana, melainkan karena akses pasar terbatas, manajemen keuangan belum rapi, produktivitas rendah, atau belum terkoneksi dengan rantai pasok yang lebih besar.

Ada juga yang terkendala legalitas dan standardisasi produk, sehingga sulit menembus pasar yang lebih luas. Kalau akar-akar ini tidak disentuh, suntikan bantuan sering kali hanya memberi napas pendek.

Mencari solusi akar persoalan berarti membangun ekosistem: pendampingan yang berkelanjutan, akses pembiayaan yang sesuai profil usaha, digitalisasi yang benar-benar dipahami, hingga kemitraan dengan industri besar. Pendekatannya memang tidak instan, tapi dampaknya lebih tahan lama.

Pada akhirnya, UMKM bukan sekadar butuh dorongan sesaat, melainkan fondasi yang kuat. Kalau akarnya sehat, pertumbuhannya akan lebih stabil—dan kontribusinya ke ekonomi pun bisa jauh lebih signifikan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan akar persoalan pertumbuhan UMKM di Indonesia bukan lagi soal akses pembiayaan, melainkan pasar domestik yang tidak sehat.

Menurutnya, meski dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, dan fasilitas produksi telah meningkat dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan UMKM tetap stagnan.

“Problem hari ini bukan di akses produksi atau pembiayaan. Itu sudah naik, sudah di-support pemerintah, bank, kampus, dan swasta. Tapi kenapa pertumbuhan UMKM masih landai? Karena masalahnya ada di pasar,” ujar Maman dalam temu media di Jakarta, Jumat (28/2).

Maman memaparkan sejak KUR digulirkan pada 2007, total kredit perbankan mencapai Rp8.149 triliun, dengan kredit UMKM sebesar Rp1.580 triliun atau 19,4 persen, sementara kredit non-UMKM Rp6.569 triliun atau 80,6 persen.

Adapun realisasi penyaluran KUR 2025 mencapai Rp270 triliun dengan 4,58 juta debitur, terdiri atas 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi.

Meski angka penyaluran kredit terus meningkat, Maman menyoroti kondisi pasar domestik yang disebut “kotor”, dipenuhi barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.

Ia menjelaskan fenomena under invoicing memperparah keadaan, ketika data ekspor negara mitra jauh lebih tinggi dibanding catatan impor Indonesia.

“Misalkan impor kita tercatat 100, dari China catatan ekspornya 900. Artinya ada 800 barang yang tidak tercatat, membanjiri pasar kita,” tuturnya.

Maman menilai situasi ini bukan sekadar persoalan pendapatan negara, tetapi sudah menjadi problem sosial. Produk UMKM yang seharusnya menopang ekonomi rakyat terdesak oleh banjir barang impor.

“Kita seperti masuk lingkaran setan, saling menyalahkan kementerian atau program KUR. Padahal kuncinya ada di pasar domestik yang harus disterilisasi,” tegasnya.