Ekonom CORE: Debt Switch Bisa Jadi Instrumen Stabilisasi Asal Batas Fiskal–Moneter Dijaga

Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa pertukaran surat utang (debt switch) dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel selama batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga.

Sebab, bagi Indonesia, kredibilitas kebijakan dinilai sangat bergantung pada persepsi bahwa batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga dengan jelas.

“Selama batas ini dijaga, debt switch dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel. Namun jika batas tersebut mulai kabur, maka efektivitasnya justru bisa berbalik dan meningkatkan premi risiko,” kata Yusuf di Jakarta, Selasa (24/2).

Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati untuk melanjutkan pertukaran surat utang atau debt switch pada tahun ini. Yusuf menilai, respons pasar terhadap kebijakan ini cenderung pragmatis dan netral-positif, bukan euforia.

“Investor melihat debt switch sebagai bagian dari toolkit manajemen utang yang normal, apalagi Indonesia sudah melakukannya pada 2021, 2022, dan 2025. Konsistensi ini justru memperkuat persepsi bahwa otoritas fiskal memiliki strategi yang terstruktur dalam mengelola risiko jatuh tempo,” jelas dia.

Namun di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan bahwa frekuensi penggunaan yang terlalu sering bisa memunculkan pertanyaan tentang ketergantungan pemerintah pada dukungan bank sentral, terutama jika dilakukan dalam skala besar.

“Jadi persepsi pasar sangat bergantung pada konteks. Jika dilakukan secara terbatas, transparan, dan berbasis mekanisme pasar, maka akan dipandang sebagai sinyal stabilitas. Tetapi jika skalanya membesar secara struktural, pasar bisa mulai mempertanyakan batas antara koordinasi dan potensi fiscal dominance,” kata Yusuf.

Dalam hal ini, imbuh dia, parameter dan rambu-rambu menjadi sangat penting untuk menjaga independensi bank sentral.

Secara operasional, menurut Yusuf, terdapat tiga faktor kunci yang menentukan sejauh mana intervensi seperti debt switch masih berada dalam batas yang sehat.

Pertama adalah posisi fiskal awal pemerintah. Semakin kuat posisi fiskal, maka semakin kecil kebutuhan intervensi, sehingga independensi bank sentral lebih terjaga.

Kedua, level suku bunga kebijakan. Ketika suku bunga tinggi, intervensi obligasi memiliki implikasi moneter yang lebih besar sehingga harus lebih hati-hati.

Ketiga, tingkat keterkaitan antara pasar obligasi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin tinggi korelasinya, maka semakin besar risiko bahwa gangguan di pasar SBN akan menyebar ke sistem keuangan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan prinsip kelembagaan yang harus dijaga, yaitu intervensi harus bersifat market-based, terbatas skalanya, transparan, dan tidak digunakan untuk pembiayaan defisit secara langsung.

“Debt switch yang dilakukan melalui mekanisme pasar sekunder dan dengan harga pasar masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari operasi moneter yang sah, bukan pembiayaan fiskal,” kata Yusuf.

Sebelumnya, BI menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.