Indonesia Bidik Ekspor Ikan Budidaya ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk membuka akses ekspor produk perikanan budidaya ke Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengungkapkan upaya ini dilakukan melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam kerangka ekosistem pangan haji dan umrah, dan KKP menjadi salah satu anggota tim tersebut.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/2), Ishartini menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya ke pasar Saudi.

“Memang kita belum mendapatkan persetujuan, tetapi ini sudah dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta SFDA sudah kami penuhi,” katanya.

Ia menambahkan Badan Mutu KKP sebagai otoritas kompeten dalam pengawasan mutu hasil perikanan telah berkomunikasi aktif dengan otoritas Saudi.

Dengan adanya tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah, ia optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera memasuki pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja, mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umroh ini, produk budidaya bisa segera bisa memasuki pasar Saudi,” ujar Ishartini.

Data KKP menunjukkan bahwa produksi ikan budidaya nasional pada 2024 mencapai 15,75 juta ton. Komoditas terbesar adalah rumput laut dengan 9,85 juta ton, disusul nila 1,56 juta ton, lele 1,15 juta ton, bandeng 792.864 ton, ikan mas 523.796 ton, dan patin 381.969 ton.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan ekspor komoditas ikan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2), ia mendorong agar ikan dari Indonesia seperti ikan patin bisa masuk ke pasar Saudi sebagai bagian dari penyediaan pangan jemaah haji dan umrah.

Langkah ini menyusul persetujuan pemerintah untuk mengekspor beras ke Arab Saudi pada tahun ini.