Filipina Desak Tiongkok Redam Retorika

MANILA – Kementerian Luar Negeri Filipina pada Rabu (11/2) mendesak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila untuk bersikap konstruktif dalam pernyataannya di tengah meningkatnya perang kata-kata antara diplomat dan pejabat publik dari kedua negara.

Rogelio Villanueva, juru bicara urusan maritim yang baru diangkat oleh Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa tanggapan harus disampaikan dengan cara yang tenang dan profesional.

“Kementerian luar negeri menghargai debat yang jujur ​​dan bersemangat dengan mitra asingnya mengenai isu-isu penting yang sesuai dengan tradisi demokrasi Filipina,” kata Villanueva.

Hingga berita ini ditulis pada Rabu malam, pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila belum memberikan tanggapan.

Pernyataan Villanueva dilontarkan setelah Senat Filipina pada 9 Februari lalu menyetujui resolusi yang mengecam pernyataan yang dibuat oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Manila, yang mengkritik para pejabat Filipina karena membela kedaulatan dan hak maritim negara tersebut di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Kedutaan Besar Tiongkok menolak dan mengecam resolusi tersebut, menyebutnya sebagaisebuah aksi politik. “Resolusi Senat tersebut sebagai tidak lebih dari sekadar aksi politik," ucap juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Manila, Ji Lingpeng.

“Mereka hanya sedikit memahami cara kerja diplomasi, namun mereka berani merusak upaya untuk memperbaiki hubungan Tiongkok-Filipina dengan menyulut kebencian dan konfrontasi. Apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan politik mereka sendiri. Perilaku seperti itu hanya mempermalukan diri mereka sendiri,” imbuh Ji.

Pada 10 Februari, Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, menggarisbawahi perlunya meredakan ketegangan antara Tiongkok dan Filipina, dengan mengatakan bahwa hubungan antara kedua negara tidak boleh hanya ditentukan oleh sengketa maritim.

Filipina dan Tiongkok telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi maritim dalam beberapa tahun terakhir, di mana Filipina menuduh Tiongkok melakukan tindakan agresif di zona ekonomi eksklusifnya, termasuk manuver berbahaya, penembakan meriam air, dan campur tangan dalam misi pengiriman pasokan.

Sebaliknya, Tiongkok menuduh Filipina melanggar wilayah yang diklaimnya sebagai wilayahnya.

Persona Non Grata

Sementara itu sebuah kota kecil di Filipina yang berada di jantung sengketa LTS kembali menyatakan Duta Besar Tiongkok untuk Manila sebagai persona non grata, yang memicu reaksi keras dari Beijing dan menyeret Senat Filipina ke dalam perselisihan diplomatik terbaru.

Dewan kota Kalayaan, kota terpencil yang memiliki yurisdiksi atas Pulau Pag-asa (Thitu) yang dihuni warga sipil Filipina di Kepulauan Spratly, mengeluarkan resolusi pada tanggal 27 Januari lalu yang menyatakan Duta Besar Tiongkok untuk Filipina, Jing Quan, tidak diterima di kota itu.

Langkah pejabat Kalayaan yang menyatakan Dubes Tiongkok sebagai persona non grata menandai deklarasi kedua kalinya oleh kota tersebut sejak tahun 2023, ketika dewan kota menyatakan Dubes Tiongkok saat itu, Huang Xilian, sebagai persona non grata.

Beijing pada 10 Februari membalas langkah itu dengan Kedutaan Besar Tiongkok di Manila mengumumkan bahwa 16 pejabat Kota Kalayaan yang berada di balik resolusi tersebut, kini akan dilarang memasuki Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Makau.

“Berdasarkan prinsip timbal balik, individu-individu yang terlibat dalam pemalsuan resolusi tersebut tidak diperbolehkan masuk ke Tiongkok,” kata Kedutaan Besar Tiongkok di Manila dalam sebuah pernyataan.

Thitu yang terletak lebih dari 500 kilometer di sebelah barat Provinsi Palawan di dalam gugusan atol dan terumbu karang yang membentuk Kepulauan Spratly, yang diklaim oleh enam pihak, termasuk Tiongkok dan Filipina.

Filipina merebut Thitu dari Taiwan pada tahun 1971, setelah topan memaksa garnisun Taiwan mundur. Manila secara resmi mencaplok pulau itu pada tahun 1978 dan membukanya untuk warga sipil pada tahun 2002 dalam upaya untuk memperkuat klaim kedaulatannya.

Saat ini diperkirakan ada sekitar 335 warga sipil Filipina tinggal di Thitu, bersama dengan personel militer yang ditempatkan di sana.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS dan menolak untuk mengakui putusan pengadilan arbitrase tahun 2016 yang menolak klaim garis sembilan titiknya atas jalur perairan yang disengketakan tersebut. ST/I-1