Kerja Bakti Akan Jadi Kegiatan Rutin Pemprov DKI Setiap Selasa dan Jumat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kerja bakti atau korve di lingkungan pemerintahan setiap Selasa dan Jumat sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pokoknya hal yang baik dari pemerintah pusat pasti kita akan jalankan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Selasa (10/2).

Menurut Pramono, dari sisi infrastruktur dan tata kelola, Jakarta sebenarnya sudah memiliki sistem yang berjalan cukup baik.

Namun, kegiatan kerja bakti tetap penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membangun kedisiplinan bersama.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepada para kepala daerah untuk menindaklanjuti arahan terkait kebersihan lingkungan.

"Saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya," katanya.

Atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Kemendagri akan menginventarisasi daerah yang sudah dan belum menjalankan program kebersihan.

Melalui gerakan bersih-bersih serentak yang melibatkan pemerintah provinsi hingga desa, Tito berharap tercipta lingkungan yang lebih bersih dan tertata, sehingga mendukung kualitas hidup masyarakat dan pembangunan nasional.

Istilah korve diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto saat membahas penanganan sampah dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Istilah korve umum digunakan lingkungan militer, kepolisian, dan institusi seperti IPDN untuk menjaga kebersihan fasilitas bersama, disiplin serta kerja sama.

Korve adalah kegiatan kerja bakti, gotong- royong atau tugas tambahan untuk membersihkan dan merapikan lingkungan secara bersama-sama.

Istilah korve pun disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya satu kali, melainkan beberapa kali dalam agenda Rakornas Kepala Daerah 2026. Ant