Cegah Banjir, Pemkab Sidoarjo Percepat Normalisasi Sungai dan Saluran Air

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendorong percepatan normalisasi sungai dan saluran air di Kecamatan Candi dan Tanggulangin untuk menangani persoalan banjir.

Bupati Sidoarjo, Subandi, di Sidoarjo, Jumat (11/9), mengatakan pemerintah desa diminta menyampaikan titik-titik yang membutuhkan penanganan agar intervensi infrastruktur dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Tujuan kami mengumpulkan semua kades untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan,” ujar Subandi.

Menurut dia, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing, mulai dari kebutuhan normalisasi sungai dan saluran air hingga perbaikan jalan dan jembatan.

Subandi mengatakan kondisi riil di lapangan perlu menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan titik dan skala prioritas penanganan infrastruktur, termasuk upaya penanganan banjir.

Pemerintah daerah, kata dia, akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki untuk mendukung normalisasi sungai, terutama di wilayah yang selama ini mengalami genangan dan banjir.

Selain normalisasi sungai, Pemkab Sidoarjo mendorong percepatan perbaikan jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian.

Subandi meminta pemerintah desa terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan memastikan setiap kegiatan mendapatkan pendampingan sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

“Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan, kalau ada kekurangan segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” katanya.

Ia menegaskan penanganan infrastruktur dan banjir membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Pemkab Sidoarjo menargetkan program yang telah dipetakan segera direalisasikan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Subandi menargetkan penanganan berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan melalui koordinasi dengan berbagai pihak.