Ukraina: Hanya Trump yang Bisa Jembatani Kesepakatan Damai dengan Russia

KYIV – Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan pada Sabtu (7/2), para pemimpin Ukraina dan Russia perlu bertemu langsung untuk membahas isu-isu tersulit yang masih tersisa dalam perundingan damai, serta menegaskan bahwa hanya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan kesepakatan.

Dikutip dari The Straits Times, Ukraina ingin mempercepat upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung empat tahun dan memanfaatkan momentum dalam perundingan yang dimediasi AS sebelum faktor lain ikut memengaruhi, seperti kampanye pemilu paruh waktu Kongres AS pada November mendatang, kata Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha dalam sebuah wawancara.

“Hanya Trump yang bisa menghentikan perang,” kata Sybiha kepada Reuters di kantornya di Kyiv, dekat Sungai Dnipro.

Dari rencana perdamaian 20 poin yang menjadi dasar perundingan trilateral terbaru, menurut Sybiha, hanya “beberapa” poin yang masih belum terselesaikan.

“Yang paling sensitif dan paling sulit, dan itu harus dibahas di tingkat para pemimpin,” ujarnya.

Pada isu-isu kunci seperti wilayah, kedua pihak masih berjauhan. Russia tetap menuntut Ukraina menyerahkan sisa 20 persen wilayah Donetsk bagian timur yang gagal didudukinya selama bertahun-tahun perang berkepanjangan sesuatu yang secara tegas ditolak Kyiv.

Ukraina juga menginginkan kendali atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia yang terbesar di Eropa dan saat ini berada di wilayah pendudukan Russia.

Dalam putaran kedua perundingan damai trilateral di Abu Dhabi pekan ini, tidak ada tanda-tanda terobosan, meskipun pertukaran 314 tawanan perang berhasil dilakukan pada Kamis pertukaran pertama sejak Oktober.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada wartawan pada Sabtu bahwa AS telah mengusulkan putaran perundingan baru di Miami dalam waktu sepekan, dan Kyiv telah menyetujuinya.

“Penilaian saya, kita punya momentum, itu benar,” kata Sybiha, yang menjabat sejak 2024, dalam wawancara pada Jumat. “Kita membutuhkan konsolidasi atau mobilisasi upaya perdamaian ini, dan kami siap mempercepat.”

Hampir empat tahun sejak invasi skala penuh Russia pada Februari 2022, Moskow menduduki hampir seperlima wilayah Ukraina termasuk Semenanjung Krimea dan sebagian wilayah Ukraina timur yang diduduki sebelum perang serta menghancurkan jaringan listrik dan pemanas melalui serangan udara terarah.

Di medan perang, para analis menyebut Russia hanya menambah sekitar 1,3 persen wilayah Ukraina sejak awal 2023.

Zelenskiy mengatakan pada Sabtu bahwa Washington berharap perang dapat diakhiri sebelum musim panas dan Ukraina telah mengusulkan rencana tahapan, meski ia tidak merinci.

Jaminan Keamanan AS

Ukraina berfokus memperoleh jaminan keamanan dari Barat untuk mencegah agresi Russia di masa depan setelah gencatan senjata berlaku.

AS, kata Sybiha, telah mengonfirmasi kepada Ukraina kesiapan untuk meratifikasi jaminan keamanan di Kongres; AS kemudian akan menyediakan “penopang” keamanan untuk mendukung kesepakatan damai, meski tanpa penempatan pasukan AS di Ukraina.

“Saya pribadi tidak percaya, pada tahap ini, pada infrastruktur atau arsitektur keamanan apa pun tanpa Amerika… Kami harus bersama mereka dan proses itu sedang berjalan. Itu pencapaian yang sangat besar,” ujarnya.

Pernyataan setelah pertemuan “koalisi yang bersedia” di Paris bulan lalu menyebutkan para sekutu akan berpartisipasi dalam mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata yang dipimpin AS. Para pejabat mengatakan mekanisme itu kemungkinan melibatkan drone, sensor, dan satelit bukan pasukan AS.

Menteri luar negeri tersebut mengatakan sejumlah negara lain di luar Inggris dan Prancis yang sudah menyatakan komitmen secara terbuka telah mengonfirmasi kesiapan mengirim pasukan ke Ukraina sebagai kekuatan penangkal, namun ia menolak menyebutkan negara-negara tersebut.

Selain “pasukan di darat”, Sybiha menyebut perlu ada mekanisme serupa Pasal Lima NATO yang mengklasifikasikan serangan terhadap satu negara anggota sebagai serangan terhadap semua. Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa juga akan memberikan unsur keamanan tambahan, katanya.

Zelenskiy menyatakan Ukraina ingin bergabung dengan blok 27 negara itu pada 2027 yang memerlukan reformasi dan legislasi signifikan.