Pemprov Kalbar Terapkan Strategi 4K Jaga Daya Beli Masyarakat

PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan Strategi 4K dalam pengendalian laju inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Penerapan sinergi 4K yang kita lakukan, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kestabilan harga dan komunikasi efektif," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Minggu.

Ria Norsan mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah karena momentum hari besar keagamaan biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan bahan pokok yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas di pasar.

"Stabilitas harga penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama kelompok berpenghasilan rendah," tuturnya.

Ia menyebutkan sepanjang 2025 inflasi Kalbar berhasil dijaga pada level rendah dan stabil, yakni 1,85 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,92 persen.

Namun, memasuki 2026, tekanan inflasi diperkirakan meningkat. Risiko kenaikan harga diproyeksikan mencapai sekitar 3,33 persen, dipicu gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem, potensi gagal panen, serta kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, emas perhiasan, hingga tarif angkutan udara.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG/SPPG) turut meningkatkan kebutuhan beras, telur dan daging ayam, sehingga pemerintah perlu memastikan pasokan tetap mencukupi agar tidak memicu gejolak harga.

"Ketersediaan stok harus aman supaya harga tidak melonjak dan membebani masyarakat," tuturnya.

Pemprov juga mengantisipasi potensi kelangkaan energi rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, dengan mengusulkan tambahan distribusi menjelang Ramadhan.

Untuk menjaga kestabilan harga, kepala daerah kabupaten/kota diminta aktif memantau stok dan harga bahan pokok, melakukan langkah pencegahan terhadap potensi kelangkaan, serta memperkuat kerja sama pasokan antarwilayah, khususnya daerah yang mengalami defisit.

Beberapa wilayah seperti Sambas, Kapuas Hulu, Melawi dan Kubu Raya tercatat mengalami kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras dan LPG bersubsidi.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan pengendalian inflasi harus menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan.

Menurut dia, operasi pasar hanya solusi jangka pendek, sedangkan penguatan produksi pertanian dan peternakan menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga.

"Kita perlu meningkatkan kapasitas produksi agar pasokan terjamin. Tanpa itu, inflasi akan terus berulang setiap momen hari besar," kata dia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Doni Septadijaya menambahkan, secara umum inflasi Kalbar masih relatif terkendali dibanding provinsi lain di Kalimantan, meski dipengaruhi efek basis rendah pada periode sebelumnya.

Ia menilai pengendalian inflasi inti serta komunikasi publik yang tepat penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat inflasi tahunan pada Januari 2026 mencapai 3,33 persen, dengan komoditas pangan sebagai penyumbang utama, antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, serta emas perhiasan.

"Pemprov Kalbar bersama Bank Indonesia, BPS dan pemerintah kabupaten/kota menargetkan sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K mampu menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama rangkaian hari besar keagamaan," kata Doni.