Lindungi Ternak di Jabar, Kementan Distribusikan 151 Ribu Dosis Vaksin PMK

SUBANG – Pemerintah terus menggiatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 29 provinsi di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK pada Kamis (5/2) di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat perlindungan ternak, khususnya di wilayah yang masih memiliki risiko penularan.

Program vaksinasi PMK dilaksanakan secara massal dan serentak dalam dua periode nasional, yakni Januari–Maret dan Juli–September 2026, dengan target distribusi mencapai 4 juta dosis. Dari total tersebut, sebanyak 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan guna merespons cepat apabila muncul kasus baru di daerah.

Data pemantauan menunjukkan bahwa sejak awal Januari hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan sebanyak 151 ribu dosis vaksin PMK untuk Jawa Barat sepanjang tahun 2026. Alokasi ini dibagi ke dalam dua periode, yakni Januari–Maret dan Juli–Agustus, masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, Jawa Barat telah menerima 60 ribu dosis vaksin, sementara sisa alokasi akan didistribusikan secara bertahap. 

“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60 ribu dosis vaksin PMK, sedangkan keseluruhan sisanya akan didistribusikan pada pengiriman berikutnya. Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” ujar Hendra Wibawa, Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, dalam kegiatan tersebut.

Hendra juga menekankan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas mengingat populasi dan tingginya lalu lintas ternak yang masuk atau yang melewati provinsi tersebut. Ia juga mengingatkan pelaksanaan vaksinasi harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak. 

“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sikap kooperatif

Sementara itu, Bupati Subang yang diwakili oleh Sekda Kab. Subang, Asep Nuroni, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta para peternak yang aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK. Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak dalam menghadapi PMK, mengingat pengendalian penyakit ini memerlukan keterlibatan bersama.

“Pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi. Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung percepatan vaksinasi serta penguatan biosekuriti di lapangan,” pungkas Asep.

Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan.