Tak Mau Semrawut, Pemkab Kuningan Rapikan Usaha Wisata Gunung Ciremai

KUNINGAN – Perbaikan tata kelola usaha wisata menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di tengah meningkatnya persaingan dan perubahan perilaku wisatawan.

Tata kelola yang baik memastikan aktivitas pariwisata berjalan profesional, transparan, serta selaras dengan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Tanpa pengelolaan yang terstruktur, sektor wisata rentan menghadapi persoalan seperti konflik lahan, degradasi lingkungan, hingga ketimpangan manfaat ekonomi.

Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengawasan yang konsisten diperlukan agar pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memperbaiki tata kelola usaha kepariwisataan untuk memastikan pertumbuhan sektor wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) berjalan tertib dan selalu mengedepankan aspek lingkungan.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan Asep Budi Setiawan di Kuningan, Jumat, mengatakan perbaikan tata kelola menjadi langkah strategis seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan daerah.

Ia menyampaikan hasil pemantauan Disporapar selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap destinasi wisata di daerah tersebut.

Pihaknya mencatat dalam periode 22 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, total kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Kuningan mencapai 242.068 orang.

Ia menyebutkan lonjakan aktivitas wisata, perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan.

Menurut Asep, perkembangan pariwisata Kuningan saat ini bergerak cepat mengikuti perubahan minat wisatawan yang semakin beragam, terutama pada wisata alam dan kuliner.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menata sarana dan prasarana pendukung pariwisata agar pelayanan kepada wisatawan dapat berjalan optimal.

“Perbaikan tata kelola ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi kepariwisataan,” ujarnya.

Ia menjelaskan karakter geografis Kuningan yang didominasi kawasan alam, menjadikan wisata berbasis lingkungan sebagai sektor yang paling berkembang.

Ia mengatakan hal tersebut mendorong tumbuhnya berbagai usaha wisata, mulai dari daya tarik alam, akomodasi, usaha kuliner, hingga wisata minat khusus di sekitar kawasan TNGC.

Dalam rangka perbaikan tata kelola, Disporapar Kabupaten Kuningan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola usaha pariwisata.

“Pembinaan teknis juga diberikan agar pengelolaan usaha wisata sesuai dengan standar pelayanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Asep menambahkan, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha yang belum memiliki izin untuk segera melengkapi perizinan sesuai ketentuan.

“Pemenuhan perizinan penting untuk memastikan kesesuaian ruang, aspek lingkungan, persetujuan bangunan gedung, hingga sertifikat laik fungsi,” katanya.

Selain itu, Pemkab Kuningan terus memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti penerangan jalan umum, infrastruktur akses wisata, serta pengelolaan lingkungan dan persampahan.

Ia menekankan langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan.

Terkait usaha wisata di kawasan Gunung Ciremai, Asep menjelaskan kewenangan perizinan dan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak berada pada Balai TNGC

“Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkoordinasi karena secara administratif lokasi wisata tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuningan,” tuturnya.