BPOM Raih Status Otoritas Rujukan WHO Pertama di Negara Berkembang

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandai 25 tahun pengabdian dengan capaian WHO Listed Authority (WLA), menjadikannya national regulatory authority (NRA) negara berkembang pertama yang masuk daftar otoritas rujukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (30/1), mengatakan capaian ini mengukuhkan posisi BPOM di tingkat global sehingga resmi sejajar dengan otoritas pengawas sejumlah negara maju.

"Salah satu hadiah terindah pada hari ulang tahun kali ini adalah BPOM telah sejajar dengan NRA negara maju dan secara resmi menjadi WHO Listed Authority. BPOM menjadi NRA negara berkembang pertama di dalam WLA," katanya.

Ia mengatakan capaian tersebut merupakan refleksi perjalanan panjang BPOM dalam menghadapi berbagai tantangan serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi pengawasan obat dan makanan dengan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Jakarta, Kamis (29/1).

Kerja sama ini menjadi tindak lanjut pertemuan kedua pimpinan lembaga dan diarahkan untuk memperkuat riset, inovasi, serta kemandirian nasional di sektor obat-obatan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Brian Yuliarto menekankan Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi dengan sekitar 300 ribu dosen dan lebih dari 12 ribu profesor yang merupakan aset besar bagi kolaborasi nasional.

Sebagai penutup rangkaian peringatan usia perak, BPOM memberikan BPOM Award kepada para mitra dari sektor akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi para pemangku kepentingan yang selama ini berperan penting dalam mengawal amanah pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia.