Junta Akhiri Pemilu dengan Sekutunya Siap Amankan Kemenangan

MANDALAY - Pemungutan suara dalam pemilihan umum Myanmar yang berlangsung selama sebulan berakhir pada Minggu (25/1), dengan partai promiliter yang dominan diprediksi akan meraih kemenangan telak dalam pemilu yang diselenggarakan oleh junta militer, yang menurut para kritikus hanya akan memperpanjang cengkeraman kekuasaan militer.

Tahap ketiga dan terakhir pemilihan umum ditutup setelah pemungutan suara berlangsung di puluhan daerah pemilihan di seluruh negeri, hanya sepekan sebelum peringatan lima tahun kudeta.

Militer berjanji pemilu ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi dengan Aung San Suu Kyi yang dikesampingkan dan partainya yang sangat populer dibubarkan, para pendukung demokrasi mengatakan bahwa pemilu tersebut dimanipulasi oleh sekutu militer.

Ketua junta Min Aung Hlaing, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjabat sebagai presiden setelah pemilu, mengunjungi tempat-tempat pemungutan suara di Mandalay, mengenakan pakaian sipil untuk memantau pelaksanaan pemilu tahap ketiga itu.

"Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat," kata dia kepada wartawan menanggapi pertanyaan dari AFP. "Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung," imbuh dia.

Pemungutan suara tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak dan di daerah yang dikendalikan junta, para pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa persiapan pemilu ditandai dengan pemaksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang anggotanya dipenuhi oleh pensiunan perwira dan digambarkan oleh para analis sebagai boneka militer, memenangkan lebih dari 85 persen kursi terpilih di majelis rendah dan dua pertiga kursi di majelis tinggi dalam dua fase pertama pemilu tersebut.

Konstitusi yang dirancang oleh militer juga memberikan angkatan bersenjata jatah seperempat kursi di kedua majelis parlemen, yang akan memberikan suara secara keseluruhan untuk memilih presiden.

Hasil resmi pemilu tiga tahap junta ini diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

Pemungutan suara dibatalkan di satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah, tetapi beberapa lokasi penting tetap melakukan pemungutan suara pada Minggu.

"Para kandidat masih belum melakukan kampanye apa pun karena alasan keamanan," keluh seorang kandidat parlemen, yang berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan. "Sama sekali tidak aman untuk bepergian," imbuh dia.

"Negara-negara yang mendukung hasil pemilu akan terlibat dalam upaya junta untuk melegitimasi pemerintahan militer melalui pemilu yang direkayasa," komentar pakar hak asasi manusia PBB, Tom Andrews, dalam sebuah pernyataan pada Jumat (23/1).

Tidak Aman

Sementara itu, lebih dari 400 orang dilaporkan telah dikejar untuk dituntut berdasarkan undang-undang baru yang tegas yang melarang gangguan terhadap pemilihan dan menghukum protes atau kritik dengan hukuman penjara hingga satu dekade.

Angka partisipasi dalam tahap pertama dan kedua pemungutan suara hanya sedikit di atas 50 persen, menurut angka resmi, dibandingkan dengan sekitar 70 persen pada tahun 2020.

Militer telah lama menampilkan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang melindungi Myanmar yang bergejolak dari perpecahan dan kehancuran.

Namun kudeta tersebut menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara yang sesungguhnya, dengan gerilyawan prodemokrasi melawan junta bersama berbagai kelompok tentara minoritas etnis yang telah lama berkuasa di wilayah pinggiran.

Serangan udara sering terjadi di beberapa wilayah sementara wilayah lain menikmati perdamaian relatif, sedangkan beberapa zona yang diblokade dihantui oleh momok kelaparan. AFP/I-1